Porosmedia.com, Kab. Bandung – Retreat bertajuk “Transformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita” yang digelar Pemerintah Kota Bandung di Pusdikter TNI AD Cimareme, 4–5 November 2025, menjadi panggung refleksi sekaligus ujian serius bagi arah perubahan birokrasi Kota Bandung.
Acara yang diikuti oleh 218 pejabat Pemkot Bandung ini diwarnai dengan kehadiran sejumlah narasumber nasional, mulai dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Dr. Heri Wiranto, hingga pakar pemerintahan Prof. Dr. Sadu Wasistiono dari IPDN. Di ujung sesi, hadir Sandra Erawanto dari Sekretariat Negara RI yang menyoroti pentingnya etika pejabat publik dalam konteks pergaulan internasional.
Namun sorotan utama datang dari dua figur kunci: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
“Transformasi Tak Boleh Hanya Jadi Retret Retorika”
Herman Suryatman menilai langkah Pemkot Bandung sudah berada di jalur yang tepat menuju birokrasi modern, sembari mengapresiasi capaian makro daerah.
“Kota Bandung mampu menekan angka kemiskinan hingga 3,8% dan menjaga tingkat pengangguran di 7,4%. Ini berada di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional,” ujar Herman.
Namun ia menegaskan, kegiatan semacam ini tak boleh berhenti di ruang pembekalan.
“Retreat ini seharusnya menjadi ruang refleksi untuk menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial,” tegasnya.
Farhan: Ubah Pola Pikir, Bangun Birokrasi yang Melayani
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa inti dari transformasi birokrasi adalah perubahan budaya kerja dan pola pikir ASN.
“Kami ingin membangun budaya kerja baru yang kolaboratif, adaptif, dan berintegritas. Tidak sekadar administratif, tapi benar-benar melayani dengan empati dan tanggung jawab,” ujar Farhan.
Ia memaparkan tiga fokus utama reformasi yang tengah didorong:
1. Mindset Melayani – Setiap pejabat harus menempatkan diri sebagai pelayan publik, bukan penguasa birokrasi.
2. Kepemimpinan Adaptif – Camat dan lurah dituntut tangguh menghadapi era digital dan mampu membangun tim yang solid.
3. Sistem Kerja Berbasis Hasil – Setiap program wajib terukur dampaknya bagi masyarakat.
“Pelayanan publik ke depan harus cepat, transparan, dan berorientasi solusi. Warga cukup datang, dilayani, dan pulang dengan kepuasan,” tandasnya.
Dari Cimareme ke Balai Kota: Apakah Janji Perubahan Bisa Menembus Batas Praktik Lama?
Retreat ini memang tampak menggugah dari sisi konsep. Namun publik menantikan wujud konkret di lapangan: digitalisasi layanan tanpa pungli, keterbukaan informasi publik, hingga pembenahan disiplin ASN.
Transformasi birokrasi sejatinya bukan sekadar mengganti jargon, melainkan mengubah sistem yang selama ini terlalu birokratis menjadi lebih manusiawi dan transparan.
Bila “Bandung Utama” ingin benar-benar hadir dalam bingkai Jabar Istimewa, maka langkah berikutnya adalah membuktikan bahwa hasil retreat ini bukan hanya catatan di ruang rapat, melainkan kebijakan yang mengalir sampai ke loket pelayanan warga di kelurahan.
©️ Porosmedia.com | Analisis Independen, Perspektif Kritis
