Porosmedia.com, Jakarta – Program pangan murah yang digadang-gadang sebagai solusi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta dinilai belum berjalan efektif. Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program tersebut yang disebut masih jauh dari prinsip keadilan dan transparansi.
Dalam rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta pada 27 Oktober 2025, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan bahwa banyak warga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengeluhkan kesulitan memperoleh paket pangan murah yang dijanjikan Pemprov.
“Banyak warga datang dan menyampaikan langsung kepada saya, mereka kecewa karena sulit sekali menebus paket pangan murah. Dari hasil penelusuran kami, hanya sekitar 30 persen dari total pemegang KJP yang benar-benar berhasil mendapatkannya. Artinya, ada ketimpangan besar antara kebijakan di atas kertas dan kenyataan di lapangan,” tegas Josephine.
Menurutnya, klaim pemerintah yang menyebut distribusi pangan murah telah menjangkau seluruh lapisan penerima manfaat tidak sejalan dengan realitas. Fraksi PSI bahkan menyebut tidak masuk akal jika ada warga Jakarta yang disebut enggan mengonsumsi daging atau susu.
“Saya tidak pernah dengar warga menolak daging atau susu. Yang terjadi justru sebaliknya: mereka sulit mendapatkannya. Ironis, sebab anak-anak kita butuh gizi yang cukup untuk tumbuh sehat,” ujarnya dengan nada geram.
Lebih jauh, Josephine mengungkap fenomena munculnya pihak-pihak perantara yang menawarkan jasa penebusan bahan pangan dengan biaya tambahan sebesar Rp20.000 hingga Rp40.000 per paket. Ia menilai praktik semacam ini mencederai semangat keadilan sosial dan justru memberatkan warga miskin yang menjadi target utama program.
“Kalau sampai ada calo atau perantara yang memanfaatkan situasi, artinya sistem distribusi pangan murah ini memang bermasalah. Pemerintah tidak boleh menutup mata,” tegasnya.
Josephine juga menyoroti lemahnya pengawasan serta minimnya transparansi lembaga pelaksana di lapangan. Ia menilai ketidakterbukaan data dan tidak meratanya akses distribusi membuat warga kehilangan kepercayaan terhadap program Pemprov.
“Kalau lembaga pemerintah sendiri tidak fair, percuma kami menyampaikan ke warga bahwa pemerintah peduli. Kenyataannya berbeda. Kepercayaan publik runtuh karena ketidakadilan distribusi,” kata anggota dewan dari Dapil Jakarta Timur tersebut.
Josephine mendesak agar Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran pangan murah. Ia menekankan pentingnya prinsip tepat sasaran, transparan, dan bergizi seimbang, terutama bagi anak-anak penerima KJP yang rentan kekurangan gizi.
“Anak-anak tidak bisa terus-menerus hanya diberi telur. Mereka butuh variasi protein hewani dari daging dan susu. Kalau sejak dini mereka kekurangan gizi, bagaimana mungkin kita berharap memiliki sumber daya manusia yang tangguh di masa depan?” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa angka stunting di Jakarta masih tinggi, bahkan meningkat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di DKI Jakarta mencapai 17,2% pada 2024, naik dari 14,8% pada 2022. Angka tersebut masih berada di atas target nasional 14%.
Kondisi ini memperkuat desakan agar Pemprov DKI tidak sekadar mengejar citra program populis, tetapi memastikan pelaksanaan di lapangan benar-benar berpihak pada rakyat kecil — terutama mereka yang bergantung pada program pangan murah untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya.
