Oleh: Holil Aksan Umarzen
Pengamat Budaya & Ketua Forkodetada (Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah) Jawa Barat
Porosmedia.com – Dalam era demokrasi partisipatif dan keterbukaan informasi, rakyat memerlukan sosok pemimpin yang bukan hanya mahir membangun citra, tetapi juga cakap menghadirkan kebijakan publik yang substansial, terukur, dan berkelanjutan. Popularitas figur Dedi Mulyadi—dengan pendekatan “nyunda”-nya yang khas dan citra kedekatan dengan rakyat—selayaknya ditelaah secara kritis dalam konteks kualitas kepemimpinan, arah kebijakan, serta dampaknya terhadap budaya dan tata kelola daerah.
1. Kebijakan Spontan Tanpa Rancang Bangun yang Matang
Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi kerap ditandai dengan respons cepat dan pendekatan spontan. Namun, sejumlah kebijakan yang diluncurkan terkesan minim kajian ilmiah dan evaluasi menyeluruh. Misalnya, perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih dipandang sebagian kalangan akademik sebagai langkah simbolik yang tidak disertai peningkatan signifikan dalam mutu pelayanan kesehatan. Pendekatan seperti ini lebih mengedepankan aspek branding daripada pembenahan sistemik.
2. Modifikasi Budaya yang Tak Menyentuh Nilai Inti
Dedi dikenal sering mengadopsi simbol-simbol budaya Sunda dalam busana, narasi, hingga konten visual. Namun, muncul pertanyaan mendalam: sejauh mana nilai-nilai luhur Sunda seperti silih asih, musyawarah, dan lemah lembut benar-benar terefleksi dalam kebijakan yang dibuat? Jika budaya hanya digunakan sebagai ornamen panggung, tanpa meresap ke dalam struktur kebijakan, maka esensinya justru menjadi terdistorsi.
3. Kaburnya Batas antara Warisan Budaya dan Agama
Tampak pula dalam beberapa konten publiknya, Dedi Mulyadi menggabungkan ritual budaya lokal dengan simbol-simbol agama. Meski pelestarian budaya patut diapresiasi, pencampuran simbolik ini berpotensi menimbulkan kebingungan makna, khususnya bagi masyarakat awam. Tanpa kerangka pemahaman yang jernih, pendekatan ini justru bisa memunculkan bias tafsir dan mengaburkan pembedaan antara warisan budaya dan nilai spiritual yang lebih universal.
4. Pencitraan Emosional tanpa Fondasi Kebijakan
Melalui media sosial, Dedi membangun citra “pemimpin rakyat kecil”: memberi makan tukang becak, menyuapi lansia, hingga menangis bersama masyarakat desa. Namun, ekspresi emosional ini kerap tidak disertai dengan informasi transparan tentang arah kebijakan, hasil program, maupun indikator keberhasilan pembangunan. Narasi yang memikat tanpa sistem pendukung hanya akan menjadi panggung dramatik yang mengaburkan evaluasi objektif.
5. Simbolisme di Atas Perbaikan Layanan Dasar
Fokus terhadap estetika publik seperti gerbang nyunda, ornamen tradisi, dan penggantian nama institusi daerah memang menarik secara visual. Tetapi hal itu belum menjawab persoalan struktural seperti antrean panjang di rumah sakit, birokrasi lamban, atau lemahnya pelayanan dasar. Sejumlah akademisi mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak boleh terjebak pada kosmetika, melainkan harus berani menyentuh persoalan mendasar.
6. Risiko Diskriminasi Kultural dalam Kebijakan
Penonjolan budaya lokal secara berlebihan tanpa ruang dialog antarbudaya dapat berujung pada eksklusivitas kultural. Kepemimpinan inklusif semestinya membuka ruang partisipasi setara bagi seluruh kelompok etnik dan budaya di Jawa Barat. Ketimpangan representasi budaya dalam kebijakan publik bukan hanya tidak adil, tetapi juga bisa melemahkan kohesi sosial.
7. Wacana Militerisasi Remaja: Otoritas atau Pembinaan?
Gagasan membentuk “barak militer” bagi remaja untuk membangun kedisiplinan menuai kritik dari berbagai pihak. Rocky Gerung, salah satu filsuf publik, bahkan menyebutnya sebagai bentuk kontrol sosial yang mengebiri kebebasan berpikir. Remaja perlu dididik dalam semangat etika, dialog, dan kebebasan bertanggung jawab—bukan semata melalui pendekatan koersif yang menyerupai doktrin militer.
8. Kebijakan Pendidikan Populis yang Tak Komprehensif
Kebijakan pembukaan kuota besar-besaran bagi sekolah negeri memang terdengar populis. Namun, tanpa evaluasi dampak terhadap sekolah swasta, langkah ini menciptakan ketimpangan baru. Banyak sekolah swasta kehilangan siswa, bahkan terancam gulung tikar. Kebijakan pendidikan yang terburu-buru akan berujung pada ketidakseimbangan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
Rakyat Membutuhkan Kepemimpinan yang Berbasis Sistem, Bukan Sekadar Simbol
Kepemimpinan bukanlah soal viralitas, tetapi tentang daya tahan gagasan dan keberlanjutan hasil. Pemimpin yang dibutuhkan rakyat adalah sosok yang membumi dalam budaya, berakhlak dalam laku, cerdas dalam visi, dan tangguh dalam sistem kerja. Tanpa empat fondasi itu, kekuasaan hanya akan menjadi panggung teatrikal yang meriah di permukaan, namun kosong di kedalaman.
Masyarakat Jawa Barat patut terus mengembangkan tradisi kritis terhadap figur publik. Popularitas tak boleh membutakan penilaian terhadap kualitas kepemimpinan. Dalam demokrasi yang sehat, pesona harus selalu diuji dengan substansi.
