Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penyegaran struktural di tubuh birokrasi, termasuk di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Salah satu pergeseran penting adalah penunjukan Rizki Kusrulyadi sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
Penunjukan ini tak lepas dari sorotan tajam terhadap kinerja Bina Marga sebelumnya, yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan pelayanan publik. Banyak aduan masyarakat terkait pelayanan yang lambat, kurang responsif, serta minimnya keterbukaan dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Kini, di bawah kepemimpinan Rizki, publik menaruh harapan baru. Ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan peluang untuk melakukan reformasi tata kelola, dengan pendekatan kolaboratif, transparan, dan berbasis teknologi. PUPR Kota Bandung harus tampil beda—lebih profesional, inklusif, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kepala Dinas PUPR yang baru perlu menjalin kerja sama lintas sektor secara konkret dan terukur, antara lain:
Pemerintah Pusat: Mengusulkan program strategis dan proyek prioritas melalui proposal pembangunan untuk mendapatkan dukungan anggaran dan sumber daya nasional.
Pihak Swasta: Membangun kemitraan dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP) guna percepatan pembangunan infrastruktur dengan standar kualitas tinggi.
Akademisi dan Kampus: Berkolaborasi dengan universitas dan lembaga riset untuk mendorong inovasi teknologi, perencanaan berbasis data, serta evaluasi kebijakan infrastruktur.
Komunitas dan Masyarakat Sipil: Melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek, agar kebutuhan riil masyarakat menjadi pijakan pembangunan.
Organisasi Internasional: Mencari peluang kerja sama teknis dan pendanaan dari lembaga global untuk mendukung proyek skala besar dengan pendekatan berkelanjutan.
Para Stakeholder Lokal: Memastikan seluruh pelaku pembangunan—pengusaha, LSM, dan tokoh masyarakat—duduk bersama dalam mengawal keberhasilan proyek.
Langkah-langkah kolaboratif ini bukan sekadar jargon, tapi harus dibuktikan melalui sistem kerja yang terbuka, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif.
Di era digital saat ini, PUPR Kota Bandung tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik. Transformasi digital harus menjadi agenda utama. Beberapa hal yang perlu segera dilakukan antara lain:
Digitalisasi Layanan: Pengembangan aplikasi layanan publik untuk permohonan izin, pelaporan kerusakan, hingga pemantauan proyek secara daring.
Transparansi Anggaran dan Proyek: Menyediakan sistem pelaporan online terkait proses tender, alokasi anggaran, hingga progres fisik proyek, agar publik dapat ikut mengawasi.
Sistem Informasi Terintegrasi: Membangun dashboard internal untuk memonitor seluruh proyek, mempercepat respons, dan meningkatkan efisiensi kerja aparatur.
Peningkatan Kualitas SDM: Melalui pelatihan teknis dan manajerial yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan tuntutan pelayanan modern.
Reformasi Pelayanan Fisik: Membenahi kantor pelayanan, memperbaiki fasilitas publik, dan menciptakan ruang ramah masyarakat di lingkungan PUPR.
Evaluasi dan Audit Berkala: Melakukan audit internal maupun eksternal terhadap seluruh layanan PUPR untuk mengetahui kelemahan dan ruang perbaikan.
Keberhasilan Dinas PUPR tidak hanya diukur dari panjangnya jalan yang dibeton atau banyaknya saluran air yang digali. Tapi dari seberapa besar kepercayaan publik (public trust) dapat dibangun melalui pelayanan yang cepat, terbuka, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Sebagai pengamat kebijakan publik dan politik, saya melihat transformasi ini hanya mungkin terjadi jika jajaran PUPR memiliki keberanian moral dan integritas tinggi untuk memutus mata rantai birokrasi yang lamban dan tidak responsif. Kepemimpinan baru adalah momentum—bukan untuk menambal yang lama, tapi untuk membuka halaman baru.
Dengan semangat Bandung Juara dan dukungan Wali Kota Farhan yang mengedepankan pendekatan kolaboratif, PUPR Kota Bandung diharapkan menjadi simbol perubahan—dari yang birokratis menjadi solutif, dari yang eksklusif menjadi partisipatif.
Selamat bekerja, sahabat. Jadikan PUPR bukan hanya alat pembangunan fisik, tapi juga sarana membangun harapan rakyat Kota Bandung.
R. Wempy Syamkarya
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
