Porosmedia.com, Bandung – Sekitar 4.000 pekerja pariwisata dari seluruh penjuru Jawa Barat menyatakan siap turun ke jalan dalam aksi damai mengepung Gedung Sate Bandung pada Senin, 21 Juli 2025. Aksi ini digalang oleh kelompok Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang dinilai mematikan sendi utama ekonomi daerah.
Kemarahan dan kekecewaan pekerja pariwisata dipicu oleh terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 45/PK.03.03/KESRA, yang menurut mereka secara langsung menyebabkan lumpuhnya sektor pariwisata yang tengah berupaya bangkit pascapandemi dan resesi.
P3JB yang terdiri dari pemandu wisata, pengemudi dan kru bus pariwisata, pemilik usaha travel, pelaku seni budaya, pengrajin lokal, hingga UMKM, menilai bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan tanpa kajian sosial ekonomi yang matang serta tanpa dialog dengan pelaku lapangan.
“Kami tidak anti regulasi, tapi kami menolak arogansi kebijakan yang dikeluarkan tanpa menyentuh realitas di bawah. Ekonomi kami digantung tanpa tali,” ujar juru bicara P3JB dalam keterangan persnya.
Dampak Kebijakan yang Disorot P3JB antara lain:
1. Anjloknya jumlah kunjungan wisata secara signifikan ke destinasi di Jabar.
2. Pembatalan masif agenda wisata dan paket perjalanan yang telah dijual.
3. PHK dan kehilangan penghasilan ribuan pekerja pariwisata, dari sopir hingga seniman lokal.
4. Tersendatnya perputaran ekonomi di sentra oleh-oleh, pasar seni, dan destinasi pedesaan.
“Ketika pariwisata berhenti, ekonomi desa berhenti. Ketika wisatawan tidak datang, ribuan dapur ikut padam,” lanjut pernyataan mereka.
Baca Juga : Cara Monetisasi Facebook
Tuntutan Aksi Damai P3JB:
1. Evaluasi total dan pencabutan Surat Edaran Gubernur No. 45/PK.03.03/KESRA.
2. Formulasi ulang kebijakan yang adil, partisipatif, dan berbasis data lapangan.
3. Keterlibatan aktif pelaku pariwisata dalam setiap proses perumusan kebijakan publik terkait sektor ini.
Aksi yang diperkirakan akan diikuti ratusan bus dan kendaraan rombongan dari seluruh kabupaten/kota ini, tetap diklaim akan berlangsung tertib dan damai, dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan satpol PP.
P3JB juga meminta dukungan moral dari masyarakat luas agar pemerintah tidak membiarkan sektor pariwisata — yang menyerap jutaan tenaga kerja informal — terus terpuruk karena kebijakan sepihak.
“Kami hanya ingin didengar, dilibatkan, dan dihargai. Kami bukan angka dalam statistik, kami adalah manusia yang menggantungkan hidup dari sektor wisata,” pungkas mereka.
Aksi ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Gubernur Jawa Barat dalam merespons tekanan sosial dan ekonomi dari akar rumput. P3JB berharap aspirasi ini bukan hanya didengar, tetapi ditindaklanjuti secara konkret demi masa depan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
