Porosmedia.com, Bandung, 30 Juni 2025 – Kota Bandung kembali menggelar Tes Terstandar Daerah dalam rangka Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tingkat SMP jalur prestasi, yang berlangsung serentak di 20 SMP Negeri, Senin (30/6). Sebanyak 1.635 peserta dari berbagai kecamatan mengikuti tes ini, memperebutkan kuota yang sangat terbatas: hanya 10 persen dari total daya tampung SMP negeri.
Kegiatan ini dipantau langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang meninjau proses pelaksanaan di sejumlah sekolah, termasuk SMPN 2, SMPN 5, dan SMPN 9 Bandung.
Dalam keterangannya, Erwin menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme peserta dan kesiapan sekolah. Ia menyebut bahwa pelaksanaan berjalan lancar dan kondusif.
“Saya lihat anak-anak datang dengan semangat luar biasa, bahkan ada yang menempuh jarak jauh. Ini menandakan ada harapan besar di balik seleksi ini. Tugas kita adalah memastikan semuanya berjalan jujur dan adil,” ujarnya.
Namun di tengah pujian terhadap teknis pelaksanaan, sejumlah catatan kritis dari masyarakat mulai muncul, terutama terkait ketimpangan daya saing akibat minimnya kuota, serta beban psikologis siswa dan orang tua yang memandang jalur prestasi sebagai “jalur elite” dalam penerimaan siswa baru.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan bahwa tes mencakup tiga mata pelajaran utama: Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jalur ini terbuka untuk semua siswa asal Kota Bandung, tanpa batasan domisili zonasi.
“Yang menentukan hanya hasil tes. Jalur ini berbeda dengan afirmasi atau zonasi. Tapi kuotanya tetap 10 persen,” jelas Asep.
Pernyataan ini menegaskan adanya tantangan besar dalam pemerataan akses, mengingat daya tampung jalur prestasi sangat kecil dibanding jumlah peminatnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah sistem seleksi benar-benar memberi ruang bagi siswa berprestasi dari semua latar belakang sosial?
Dalam konteks ini, Wakil Wali Kota Erwin mengingatkan agar masyarakat, khususnya orang tua, tidak menjadikan sekolah negeri sebagai satu-satunya standar keberhasilan.
“Saya lulusan sekolah swasta. Sekolah bukan satu-satunya penentu masa depan. Yang penting anak-anak tetap bersemangat, berakhlak baik, dan mau belajar,” ujarnya.
Pemerhati pendidikan lokal menilai bahwa sistem SPMB tahun ini memang mengalami sejumlah penyempurnaan teknis, namun belum menyentuh reformasi mendasar yang menyangkut persepsi publik atas keadilan seleksi. Minimnya ruang komunikasi publik, kurangnya informasi real-time soal hasil seleksi, hingga keterbatasan sarana bagi peserta dengan hambatan sosial ekonomi, menjadi isu yang terus berulang setiap tahun.
Erwin pun menegaskan bahwa keberhasilan SPMB bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Kita tidak lagi bekerja sektoral. Semua OPD harus bergerak memastikan pendidikan berjalan baik dan merata,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, Kota Bandung perlu meninjau kembali struktur kuota dan sistem seleksi berbasis potensi, bukan sekadar capaian nilai akademik. Karena di balik angka, ada wajah-wajah muda dengan potensi besar yang butuh peluang, bukan tekanan.
“Ini bukan soal sekadar lolos tes. Ini soal masa depan anak-anak kita. Mari kita jadikan seleksi ini sebagai bagian dari proses yang lebih manusiawi, transparan, dan inklusif,” tutup Erwin.
