Porosmedia.com, Bandung – Insiden robohnya kirmir (dinding penahan tanah) di kawasan Maleer Utara RT 04 RW 04, Kecamatan Batununggal, menjadi pengingat nyata atas masih rentannya infrastruktur dasar di beberapa wilayah Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, meninjau langsung lokasi kejadian pada Minggu, 29 Juni 2025. Namun, pernyataan yang disampaikan justru mengonfirmasi bahwa perbaikan baru akan dilakukan paling cepat Agustus mendatang, menunggu pengesahan anggaran perubahan.
“Ternyata kerusakannya cukup besar, jadi memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Tapi ini sudah kami masukkan ke dalam anggaran perubahan bulan Agustus. Insyaallah pekerjaan dimulai dua bulan lagi,” ujar Erwin.
Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, keterlambatan respons konkret dari pemerintah memunculkan pertanyaan publik: mengapa perbaikan infrastruktur kritis seperti kirmir—yang berfungsi menahan tanah dan melindungi permukiman—harus menunggu proses birokrasi selama berbulan-bulan?
Erwin mengimbau warga untuk menjauh dari lokasi longsoran demi keselamatan. Namun tidak disampaikan apakah pemerintah telah atau akan menyediakan pengamanan fisik, tanda peringatan, atau langkah mitigasi sementara lainnya di lokasi yang disebut cukup berbahaya.
“Warga mohon menjauh dulu dari lokasi, karena cukup berbahaya. Tapi jangan khawatir, setiap laporan dari masyarakat pasti kami tindak lanjuti dan selesaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi, menjelaskan bahwa terdapat dua titik kirmir yang mengalami kerusakan serius. Satu berada di dekat pemukiman warga dengan panjang kerusakan sekitar 24 meter, dan satu lagi di area dekat pemakaman dengan panjang sekitar 15 meter.
“Konstruksi akan diperkuat. Kami pakai bahan kirmir biasa, pakai semen dan dilengkapi tulangan serta kolom beton agar lebih kuat. Untuk pemakaman, sudah kami relokasi dan pastikan aman,” jelas Didi.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan akses kendaraan menuju lokasi memperlambat survei teknis dan akan menjadi tantangan dalam tahap pembangunan nanti. Anggaran yang direncanakan untuk proyek ini adalah sekitar Rp450 juta untuk dua lokasi.
Kejadian ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur penahan tanah di Kota Bandung, terutama yang berada di wilayah padat penduduk atau rawan bencana. Kirmir yang roboh bukan sekadar persoalan fisik, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini dan ketanggapan pemerintah terhadap laporan warga.
Dalam konteks perencanaan kota yang berkelanjutan, Pemkot Bandung perlu menjawab:
Apakah ada peta prioritas kerusakan infrastruktur berdasarkan tingkat kerawanan?
Seberapa cepat laporan warga ditindaklanjuti menjadi aksi di lapangan?
Mengapa anggaran darurat tidak dialokasikan untuk kejadian seperti ini?
Warga Maleer Utara kini hanya bisa berharap janji perbaikan benar-benar terealisasi dua bulan ke depan, bukan sekadar menjadi bagian dari rutinitas birokrasi tahunan.
