Porosmedia.com, Bandung –Ketidakpastian nasib proyek jalan layang (fly over) di kawasan Jalan Nurtanio, Kota Bandung, mulai memicu keresahan publik. Enam bulan sejak dihentikan pada Desember 2024, pembangunan infrastruktur strategis ini belum menunjukkan tanda-tanda akan dilanjutkan. Warga pun mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan proyek yang kini justru memperparah kemacetan.
Roliyah (45), seorang pedagang kecil di sekitar lokasi proyek, menyampaikan kekhawatirannya atas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari kondisi ini.
“Semoga Pemkot Bandung terus mendorong pemerintah pusat menyelesaikan proyek ini. Anak-anak sekolah dan pedagang seperti saya kena imbasnya. Orang-orang yang lewat hanya terjebak macet, tidak sempat mampir atau beli apa-apa,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sebelumnya telah menyuarakan keprihatinannya terhadap proyek yang kini berubah menjadi titik kemacetan kronis di wilayah barat kota. Menurutnya, mangkraknya jalan layang Nurtanio bukan hanya soal teknis pembangunan, melainkan cerminan buruknya koordinasi lintas pemerintahan.
“Sudah enam bulan tidak ada perkembangan. Warga mulai mengeluh karena kemacetan makin parah. Ini jelas mengganggu mobilitas masyarakat,” ungkap Farhan, Senin (16/6/2025), di Balai Kota Bandung.
Proyek yang semula dirancang untuk mengurai lalu lintas di kawasan utara dan barat Bandung itu kini menjadi sumber baru kemacetan, dengan jalur yang menyempit dan area konstruksi yang terbengkalai.
Farhan mengakui bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki kewenangan langsung atas proyek tersebut. Fly over Nurtanio merupakan bagian dari proyek nasional yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
“Sayangnya, itu bukan proyek milik Pemkot. Kewenangannya ada di pemerintah pusat. Kami pun tidak bisa serta-merta mengalokasikan dana APBD untuk menyelesaikannya,” jelas Farhan.
Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa koordinasi antarlembaga dalam pembangunan infrastruktur masih lemah. Masyarakat tidak peduli siapa yang bertanggung jawab; yang mereka butuhkan adalah solusi nyata yang bisa mengurangi beban harian mereka di jalan raya.
Warga menyayangkan minimnya komunikasi dan transparansi terkait status proyek. Tidak ada papan informasi pembangunan, jadwal resmi, atau sosialisasi lanjutan dari pihak pelaksana.
Kekosongan informasi ini kian memperlebar jarak antara warga dan pengambil kebijakan, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas program infrastruktur yang digadang-gadang mampu memajukan kota.
Pemerintah pusat diharapkan segera merespons keluhan ini secara konkret. Bukan hanya sekadar janji, tetapi melalui tindakan terukur dan kejelasan tahapan penyelesaian proyek. Jika tidak, proyek fly over Nurtanio hanya akan menambah daftar panjang infrastruktur mangkrak yang membebani masyarakat dan mencoreng wajah tata kelola kota.
