Porosmedia.com – Setiap tanggal 11 Januari, lini masa kita kerap dipenuhi ucapan selamat dan seremoni simbolis. Namun, di balik perayaan berdirinya SEWATI pada 1960 silam, ada realita pahit yang jarang dikuliti: Indonesia masih terjebak dalam romantisme “kasihan” daripada pemenuhan hak.
Data menunjukkan bahwa aksesibilitas bukan hanya soal menyediakan ramp atau teks terjemahan. Berdasarkan semangat perjuangan 1960, esensi Hari Tuli Nasional adalah kedaulatan bahasa.
Namun, mari kita jujur pada keadaan:
- Diskriminasi Linguistik: Hingga hari ini, perdebatan antara SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) yang dikonstruksi secara formal dan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) yang lahir alami dari budaya Tuli masih sering dimenangkan oleh kebijakan top-down yang kurang inklusif.
- Hambatan Sistemik: Data dari berbagai advokasi disabilitas menunjukkan bahwa akses pekerjaan bagi Teman Tuli masih sering terbentur pada syarat “sehat jasmani dan rohani” yang multitafsir dan diskriminatif.
Sudah saatnya kita berhenti memandang Teman Tuli sebagai objek yang harus “disembuhkan” agar bisa masuk ke dunia dengar. Kegagalan komunikasi bukan ada pada Tuli yang tidak bicara, tapi pada sistem yang menolak untuk belajar isyarat.
Pemerintah dan sektor swasta jangan hanya merayakan 11 Januari sebagai penggugur kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR). Kita membutuhkan keberanian hukum untuk:
- Menghapus Standar Ganda Rekrutmen: Memastikan bahwa kemampuan bahasa isyarat diakui setara dengan kemampuan bahasa asing dalam kompetensi kerja.
- Audit Aksesibilitas Publik: Bukan sekadar ada, tapi berfungsi. Berapa banyak kantor polisi atau rumah sakit yang siap dengan penerjemah bahasa isyarat (JBI) saat kondisi darurat?
Menghargai sejarah SEWATI berarti melanjutkan estafet perjuangan mereka. Hari Tuli Nasional harus menjadi momentum perlawanan terhadap Audisme—prasangka bahwa orang yang mendengar lebih unggul daripada yang Tuli.
Jika Porosmedia.com ingin berdiri di barisan terdepan, kita harus sepakat: Tuli bukan untuk dikasihani, tapi untuk diakui sebagai identitas budaya dan bahasa yang setara. Jangan lagi ada kebijakan tentang Tuli tanpa melibatkan Tuli. Nothing about us without us.
