Porosmedia.com, Bandung – Pelayanan publik di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung kembali menjadi sorotan tajam. Bukan soal penanganan medis, melainkan sistem pengelolaan parkir yang dinilai tidak masuk akal dan memberatkan masyarakat.
Seorang warga Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Ade Tuhar Amituri, mengungkapkan pengalaman pahitnya saat berkunjung ke rumah sakit rujukan nasional tersebut. Ade mengaku terperanjat ketika diminta membayar tarif parkir sebesar Rp20.000, padahal kendaraan miliknya hanya berada di area parkir selama kurang lebih tujuh menit.
”Saya benar-benar kaget. Baru masuk sebentar, urusan belum apa-apa, pas keluar sudah ditagih Rp20.000. Ini aturannya bagaimana? Rasanya sangat tidak logis,” keluh Ade.
Kejadian ini memicu kritik keras terkait transparansi pengelolaan parkir di lingkungan fasilitas kesehatan. Sebagai rumah sakit milik pemerintah yang menjadi tumpuan masyarakat banyak, RSHS seharusnya memiliki standarisasi tarif yang humanis, bukan justru terkesan komersial tanpa batas bawah yang wajar.
Ade menekankan bahwa banyak keluarga pasien datang ke RSHS dalam kondisi psikis yang panik atau darurat. Dalam situasi mendesak tersebut, warga seringkali tidak sempat mengecek detail tarif, namun justru “dijebak” dengan tagihan yang selangit untuk durasi yang sangat singkat.
“Manajemen RSHS harus segera mengevaluasi pengelola parkirnya. Jangan sampai masyarakat yang sudah susah karena keluarganya sakit, makin dipersulit dengan urusan parkir yang mencekik. Kalau dibiarkan, ini jelas merugikan rakyat kecil,” tegasnya.
Hingga berita ini diunggah, pihak pengelola parkir maupun manajemen RSHS Bandung belum memberikan klarifikasi resmi terkait dasar hukum atau regulasi yang melandasi penarikan tarif Rp20.000 untuk durasi tujuh menit tersebut.
Ketidakterbukaan ini memunculkan desakan agar pihak berwenang, termasuk Dinas Perhubungan maupun Dewan Pengawas rumah sakit, turun tangan mengecek sistem gate parkir di RSHS. Publik menuntut kejelasan: apakah ini murni tarif resmi yang sudah disosialisasikan, ataukah ada malfungsi sistem yang merugikan konsumen secara sepihak?
Kasus ini menjadi alarm bagi seluruh fasilitas publik di Kota Bandung agar lebih mengedepankan aspek pelayanan ketimbang sekadar mencari keuntungan dari lahan parkir.
