Porosmedia.com, Kab. Bandung Barat –Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, resmi menutup Pendidikan Karakter Panca Waluya Angkatan II di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Minggu (29/6/2025). Kegiatan yang berlangsung selama 21 hari ini diikuti oleh 103 siswa SMA/SMK dari berbagai daerah di Jawa Barat yang dikategorikan sebagai remaja dengan masalah sosial seperti tawuran, geng motor, dan kecanduan gawai.
Tangis haru mewarnai upacara penutupan ketika para peserta akhirnya bertemu kembali dengan orang tua mereka. Namun di balik suasana emosional, muncul sejumlah catatan kritis terhadap efektivitas dan kesinambungan program ini.
“Kegiatan ini kami rancang secara terstruktur, sistemik, dan masif,” ujar Herman. Ia menjelaskan bahwa output pendidikan karakter ini mengacu pada lima nilai inti yang disebut Panca Waluya: cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (cerdas), dan singer (tangguh).
Namun demikian, pertanyaan fundamental muncul: apakah 21 hari cukup untuk menanamkan karakter yang kokoh dan mengubah perilaku sosial secara permanen? Program ini memang dapat menjadi stimulus, tetapi tanpa mekanisme tindak lanjut yang kuat di lingkungan sekolah dan keluarga, hasilnya bisa sekadar euforia sesaat.
Menurut Herman, peserta program merupakan anak-anak yang terpapar “dampak negatif sosial”. Namun pendekatan yang dilakukan pemerintah belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh: kemiskinan struktural, lemahnya peran sekolah, dan kurangnya ruang partisipasi kreatif bagi remaja.
“Ini hanya stimulus kecil, tetapi bisa berdampak besar,” ujar Herman optimistis.
Meski berniat mulia, pernyataan tersebut terkesan menyederhanakan tantangan pembinaan karakter. Tanpa integrasi program dengan kurikulum sekolah, pelatihan guru, serta penguatan fungsi keluarga dan komunitas, dampak jangka panjangnya patut dipertanyakan.
Herman juga menekankan pentingnya pendampingan orang tua pasca program. Ia mengimbau agar orang tua tidak “terlalu menyayangi” anak hingga membuat mereka manja. Sementara itu, dukungan terhadap orang tua itu sendiri—terutama dari kalangan ekonomi lemah—nyaris tak disentuh oleh negara.
Kritik utama di sini adalah: negara cenderung membebankan solusi pada keluarga, tanpa menyediakan sarana pendukung seperti konseling keluarga, pelatihan parenting, atau jaminan sosial yang memadai.
Diketahui bahwa angkatan III dengan 57 peserta tengah berjalan, sementara angkatan IV dengan 40 siswa dijadwalkan mulai esok hari. Dari total empat angkatan, sudah ada lebih dari 470 siswa yang masuk program ini.
“Sebagian dari mereka bahkan masih ingin tinggal. Artinya, program ini berhasil,” ujar Herman.
Namun keberhasilan tidak cukup diukur dari perasaan “betah”. Evaluasi jangka panjang, pengukuran indikator perilaku, serta keterlibatan aktif sekolah dan masyarakat menjadi kunci efektivitas.
Tanpa itu, Panca Waluya bisa berubah menjadi proyek seremonial tahunan tanpa daya ubah sosial yang nyata. Apalagi jika pendekatan militeristik seperti di Dodik Bela Negara dijadikan standar tanpa mempertimbangkan pendekatan psikologi anak, pendidikan berbasis dialog, dan praktik inklusif.
Program Panca Waluya adalah langkah penting dalam mengisi kekosongan pendidikan karakter di Jawa Barat. Namun agar tidak jatuh ke dalam jebakan simbolisme dan pencitraan, ia harus diperkuat oleh sistem yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berbasis data. Karakter tidak dibentuk dalam 21 hari. Ia tumbuh dalam ekosistem yang sehat dan adil.
