Oleh: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.(Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)
Porosmedia.com – Menakar satu tahun kinerja Pemerintah Kota Bandung di bawah nakhoda Muhammad Farhan bukan sekadar membaca deretan angka statistik di atas kertas. Ini adalah tentang sejauh mana kebijakan publik mampu menyentuh nadi kehidupan warga. Sebagai kota jasa dan kreatif, Bandung berada di persimpangan jalan antara kemajuan makro ekonomi dan tantangan infrastruktur yang kronis.
Secara makro, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif pada indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung tahun 2024 mencapai angka 83,75, naik 0,46 poin (0,55%) dari tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan keberhasilan kolektif dalam menjaga akses kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Namun, di sisi pertumbuhan ekonomi, kita harus memberikan catatan kritis. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2023 berada di angka 5,07%, melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,41%. Meski PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 371,85 triliun, penurunan tren pertumbuhan ini menjadi sinyal bahwa motor penggerak ekonomi kota memerlukan stimulasi baru agar tidak terjebak dalam stagnasi.
Meski statistik makro terlihat stabil, Pemerintah Kota Bandung masih dibayangi oleh “tiga dosa besar” perkotaan yang belum tertangani secara tuntas:
- Kegagalan Manajemen Infrastruktur & Sampah: Masalah sampah tetap menjadi momok. Meski di awal 2025 tercatat hampir 100% sampah terangkut ke TPA Sarimukti, ini hanyalah solusi hilir. Tanpa reformasi di hulu dan pengelolaan mandiri yang masif, Bandung hanya sedang “menabung” bom waktu lingkungan.
- Disharmoni Koordinasi: Terlihat adanya gap sinkronisasi visi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi. Tanpa sinergi yang linear, proyek strategis seringkali terkendala ego sektoral yang merugikan publik.
- Defisit Transparansi: Masalah akuntabilitas anggaran masih menjadi sorotan. Publik membutuhkan akses data yang lebih terbuka, bukan sekadar seremonial di media sosial, agar pengawasan partisipatif dapat berjalan.
Satu tahun memang waktu yang singkat untuk mengubah wajah kota secara total, namun cukup untuk meletakkan fondasi yang kokoh. Wali Kota Farhan harus berani mengambil langkah konkret yang tidak populer demi kepentingan jangka panjang:
- Menajamkan Blueprint “Bandung Utama”: Fokus pada lima pilar pembangunan dengan indikator kinerja (KPI) yang terukur dan berbasis data (evidence-based policy).
- Revitalisasi Transportasi & Drainase: Bandung membutuhkan solusi radikal untuk banjir dan kemacetan, bukan sekadar tambal sulam jalan rusak.
- Hilirisasi Ekonomi Lokal: Mendorong UMKM naik kelas melalui pembiayaan mikro progresif dan pemanfaatan ekonomi digital yang lebih inklusif.
- Kepemimpinan Inklusif: Wali Kota tidak boleh alergi terhadap kritik. Ruang kolaborasi dengan akademisi dan praktisi harus dibuka lebar untuk membedah kebijakan yang macet.
”Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.” Satu tahun pertama ini adalah langkah awal. Namun, Pemerintah Kota Bandung harus segera berbenah dan menghapus “rapor merah” di sektor fundamental. Publik menanti aksi nyata, bukan sekadar narasi. Keberhasilan Farhan tidak akan diukur dari seberapa banyak piagam penghargaan yang diterima, melainkan dari seberapa lancar arus lalu lintas, seberapa bersih sudut-sudut kota, dan seberapa transparan setiap rupiah APBD digunakan untuk rakyat.
Sudah saatnya Bandung kembali pada marwahnya sebagai kota yang unggul, nyaman, dan berwibawa.
