Porosmedia.com, Bandung – Ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang kian mengintai sejumlah wilayah di Kota Bandung menyita perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Aparat kewilayahan—khususnya para camat dan lurah—diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra serta tidak bekerja secara parsial dalam merespons potensi darurat di lapangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa penanganan kerawanan bencana di tingkat akar rumput tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat kewilayahan semata. Menurutnya, koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) harus bergerak cepat dan padu agar penanganan bencana tidak gagap.
Hal tersebut ditegaskan Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (2/11/2026).
Farhan menyoroti insiden kebencanaan yang sempat melanda kawasan Cikalintu dan Sekeloa. Kejadian tersebut, kata dia, harus menjadi pemantik evaluasi sekaligus pengingat pentingnya keterlibatan aktif seluruh dinas teknis sejak tahap mitigasi hingga pascabencana.
“Apa yang terjadi di Cikalintu dan Sekeloa menjadi contoh bagaimana kesiapan kita bersama dalam menghadapi masalah tersebut harus juga didukung oleh OPD, Dinas Sosial, BPBD, dan juga dinas terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lain-lain,” ujar Farhan di hadapan jajaran ASN Pemkot Bandung.
Kesiapsiagaan Berbasis Mitigasi Konkret
Kota Bandung dengan topografinya memiliki beberapa titik rawan banjir luapan maupun tanah longsor saat curah hujan tinggi. Farhan menekankan bahwa camat dan lurah memegang posisi strategis karena paling memahami peta kerawanan geografis dan kondisi sosiologis masyarakat setempat.
Kendati demikian, Farhan mengingatkan agar momentum penanganan bencana di lapangan dijadikan pijakan untuk membangun ketahanan warga (disaster resilience), bukan sekadar respons reaktif saat musibah sudah terjadi.
“Pada saat bersamaan, ini menunjukkan bahwa kita harus menjadi kota dengan warga yang siaga bencana dan tangguh bencana,” tegasnya.
Meski memberikan apresiasi atas kesigapan para camat dan lurah selama ini dalam merespons dinamika wilayah, Pemkot Bandung mendorong agar pengawasan terhadap titik-titik rawan genangan, drainase tersumbat, hingga tebing rentan longsor terus ditingkatkan secara berkala.
Sinergi antara aparat kewilayahan, jajaran dinas teknis (seperti DSDABM, Diskar PB/BPBD, Dinsos, Dinkes, Dishub, dan Satpol PP), serta partisipasi aktif warga menjadi kunci utama agar ancaman cuaca ekstrem musim ini tidak menimbulkan korban maupun kerugian material yang lebih besar di Kota Bandung. (P-01)
