Oleh: Yanto Dharma Gunawan, S.H – Ketua DPD Jawa Barat Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (GANN)
Porosmedia.com – Perang melawan narkoba di era Presiden Prabowo Subianto memang terdengar lantang. Retorika “perang total” menjadi simbol tekad politik yang tegas, menegaskan bahwa narkotika bukan sekadar kejahatan sosial, tetapi ancaman langsung terhadap ketahanan nasional. Namun, di balik seruan tegas itu, tantangan terbesarnya justru berada di dalam tubuh birokrasi dan lemahnya keberpihakan anggaran terhadap rehabilitasi.
Membersihkan peredaran narkoba di luar negeri memang penting, tetapi yang jauh lebih mendesak adalah “membersihkan rumah sendiri.” Fakta di lapangan menunjukkan, jaringan peredaran seringkali melibatkan oknum aparat berseragam yang memiliki akses, kuasa, dan informasi. Bila pemerintah ingin konsisten, maka keberanian politik harus dimulai dari dalam—menindak tegas siapapun tanpa pandang pangkat atau jabatan. Tanpa langkah ini, perang di hulu hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak menyentuh akar persoalan.
Di sisi lain, defisit kemanusiaan dalam kebijakan narkotika masih nyata. Rehabilitasi seharusnya menjadi jantung strategi nasional, bukan sekadar pelengkap administratif. Negara tidak cukup hanya membangun gedung megah atau membakar ton-ton barang bukti di depan kamera. Yang dibutuhkan adalah tenaga profesional: psikiater, konselor adiksi, dan program pasca-rehabilitasi yang berkelanjutan. Sayangnya, anggaran dan perhatian terhadap aspek ini masih minim.
Dua pendekatan yang kini muncul di Jawa Barat mencerminkan dilema tersebut. Gagasan Dedi Mulyadi tentang “barak militer” bagi pengguna muda mungkin dimaksudkan sebagai shock therapy, tetapi dari sudut hukum dan psikologi justru berisiko melanggar hak anak dan menambah trauma sosial. Sementara langkah Muhammad Farhan membangun Gedung Layanan Rehabilitasi BNN Bandung patut diapresiasi, tetapi gedung tanpa SDM dan program berkualitas hanya akan menjadi monumen politik tanpa jiwa.
Perang melawan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan seruan heroik atau seremoni peresmian. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan yang berbasis data, sains, dan keberanian moral untuk menegakkan hukum secara menyeluruh—termasuk kepada mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
Perang ini bukan soal gengsi politik, tapi soal menyelamatkan generasi. Jika pemerintah serius, maka keberpihakan pada rehabilitasi, edukasi, dan pemberantasan dari dalam adalah jalan satu-satunya menuju kemenangan sejati melawan narkoba.
