Porosmedia.com, Nabire, Papua Tengah – Proses pelantikan Kepala Suku Besar Wate di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, ditegaskan sepenuhnya menjadi kewenangan adat masyarakat Wate. Pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hanya berperan dalam aspek administratif dan koordinatif untuk memastikan kelancaran dan pengakuan administratif.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Para Kepala Suku Wate yang berlangsung di Caffee Hotel Getz, Nabire, Kamis (6/11/2025). Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh adat, Staf Ahli Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Beny Karet, serta anggota DPRK Nabire Ellon Raiki. Musyawarah berjalan dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat mufakat.
Dalam forum tersebut, Kepala Suku Besar Wate Otis Monei menegaskan pentingnya menjaga legitimasi adat dalam setiap proses pelantikan.
“Para kepala suku memang diangkat oleh Kepala Suku Besar Wate, namun pelantikan tetap harus dilakukan oleh para tua-tua adat agar nilai keabsahannya secara adat tetap kuat,” ujar Otis Monei.
Sebagaimana diketahui, di wilayah adat Wate terdapat sepuluh kepala suku yang memiliki hak untuk melantik Kepala Suku Besar. Seluruh peserta musyawarah sepakat bahwa pelantikan harus mengikuti tatanan adat yang berlaku, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjaga keutuhan adat di tengah dinamika sosial serta kebijakan pemerintahan, termasuk terkait isu pemekaran wilayah.
Penguatan Lembaga Adat dan AD/ART
Untuk memperkuat kelembagaan adat, para kepala suku mengusulkan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang bersifat mengikat bagi seluruh wilayah tempat masyarakat Suku Wate bermukim, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Di manapun Suku Wate berada, Kepala Suku Besar tetap satu,” tegas salah satu peserta musyawarah.
Panitia Siapkan Jadwal Pelantikan
Selain membahas tata cara pelantikan, musyawarah juga menyoroti penetapan waktu pelantikan Kepala Suku Besar Wate terpilih. Berdasarkan hasil pembahasan, penentuan waktu akan difinalkan dalam rapat suku adat yang dijadwalkan berlangsung di kediaman Kepala Suku Besar Otis Monei pada Sabtu, 8 November 2025.
Pelantikan dinilai perlu segera dilaksanakan mengingat peran strategis Kepala Suku Besar Wate dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan adat, serta penyelesaian berbagai persoalan tradisional yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Musyawarah juga menyepakati agar setiap pelantikan adat ke depan dilengkapi pemberitahuan tertulis kepada pemerintah daerah, guna memperkuat koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat dan pemerintah.
Masyarakat adat berharap pelantikan Kepala Suku Besar Wate dapat segera digelar untuk memulihkan stabilitas adat serta memperkuat posisi hukum dan sosial lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat.
Rencana Pelantikan 20 November 2025
Rencananya, pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilaksanakan pada 20 November 2025, namun kepastian jadwal masih menunggu keputusan rapat adat pada 8 November mendatang di kediaman Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei.
Menurut Sekretaris Panitia Pelaksana Musyawarah Adat, Daud Monei, pelantikan akan dilakukan sepenuhnya melalui upacara adat yang dipimpin oleh para tua-tua adat dari sepuluh kampung di wilayah hukum adat Suku Wate.
“Prosesi pelantikan akan dilaksanakan secara adat penuh makna, dipimpin langsung oleh para tua-tua adat dari sepuluh kampung hukum adat Suku Wate,” jelas Daud Monei.
Panitia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas dukungan dan fasilitasi terhadap pelestarian adat serta penguatan nilai-nilai budaya lokal.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan adat ini,” ujar salah satu panitia.
Pelantikan adat tersebut rencananya akan dihadiri oleh berbagai unsur — mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRD, TNI–Polri, hingga perwakilan kepala suku dari wilayah pesisir dan pegunungan.
Terkait lokasi pelaksanaan, panitia menyebutkan bahwa tempat upacara adat masih akan ditentukan melalui rapat teknis pada 8 November 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan lokasi, aksesibilitas, dan jumlah undangan yang akan hadir.
“Tempat pelantikan akan kami tetapkan setelah rapat teknis Sabtu nanti. Hasilnya akan segera diumumkan,” pungkas Daud Monei.
Reporter: Ing Elsa / Martika Edison
Editor: Tim Redaksi Porosmedia.com
