Porosmedia.com – Selama puluhan tahun, demokrasi kita seolah-olah disandera oleh narasi tunggal: bahwa satu-satunya jalan untuk berkontribusi bagi negara adalah melalui Partai Politik (Parpol). Kita dipaksa percaya bahwa tanpa kartu tanda anggota partai, aspirasi kita hanyalah angin lalu. Namun, melihat realitas politik hari ini, sudah saatnya kita berani menyatakan bahwa Parpol bukan lagi satu-satunya pemegang saham tunggal dalam kedaulatan rakyat.
Ketergantungan berlebih pada Parpol seringkali justru menciptakan “tembok tinggi” antara kebijakan publik dan kebutuhan akar rumput. Beruntung, sistem hukum kita sebenarnya telah menyediakan pintu-pintu darurat yang seringkali diabaikan atau sengaja dibuat tidak populer.
Munculnya calon independen dalam Pilkada atau individu di DPD RI seharusnya tidak dipandang sebelah mata. Ini adalah bentuk “protes konstitusional” terhadap sistem kaderisasi partai yang seringkali lebih mementingkan logistik daripada kompetensi. Mengapa kita harus menunggu restu ketua umum partai di Jakarta untuk membenahi jalanan rusak di daerah kita sendiri? Jalur non-partai adalah bukti bahwa kedaulatan benar-benar ada di tangan individu, bukan di stempel organisasi.
Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), gerakan aktivisme, hingga forum warga (Citizen Assemblies) adalah parlemen jalanan yang sesungguhnya. Ketika fungsi pengawasan di DPR melempem karena koalisi yang terlalu gemuk, maka petisi daring, pengawasan pemilu oleh relawan, dan opini kritis di media digital menjadi benteng terakhir demokrasi.
Keberanian warga untuk berorganisasi di luar struktur partai adalah ancaman bagi kenyamanan para elite, dan itulah tanda demokrasi yang sehat. Kita tidak butuh menjadi politisi untuk mengubah kebijakan publik; kita hanya butuh menjadi warga negara yang berisik dan terorganisir.
Partisipasi politik melalui jalur-jalur alternatif—mulai dari komunitas akar rumput hingga advokasi hukum mandiri—adalah cara kita “menjemput bola” kedaulatan. Kita harus berhenti menjadi penonton yang hanya datang ke TPS setiap lima tahun sekali.
Substansinya jelas: politik adalah tentang kebijakan publik, bukan tentang siapa yang paling pintar mengumpulkan kursi. Selama kita masih memiliki hak untuk bersuara di media, mengajukan petisi, dan bergerak melalui komunitas lokal, maka selama itu pula kendali negara ini tetap ada di tangan kita, bukan di bawah kendali meja makan para ketua umum partai.
Saatnya kita berhenti bertanya, “Apa kata partai?” dan mulai bertanya, “Apa yang bisa kita lakukan bersama?”
