Porosmedia.com – Terminal bus merupakan wajah pertama dari transportasi darat di Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar, terminal berfungsi bukan sekadar tempat naik-turun penumpang, melainkan simpul mobilitas, pusat ekonomi rakyat, sekaligus cermin tata kelola transportasi perkotaan.
Namun, pertanyaan kritis yang patut diajukan: apakah terminal bus di Indonesia sudah benar-benar layak menurut standar pelayanan publik?
Menurut Permenhub Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal diklasifikasikan menjadi tiga tipe:
Tipe A: melayani angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), lintas provinsi, dan internasional.
Tipe B: melayani angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).
Tipe C: melayani angkutan perdesaan.
Fungsi utamanya tidak hanya sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai:
1. Tempat pelayanan penumpang (ruang tunggu, informasi, tiket, sanitasi).
2. Tempat pelayanan kendaraan (jalur masuk/keluar, area parkir, perawatan ringan).
3. Tempat pelayanan administrasi (pos pengawasan, unit keamanan, loket pengaduan).
Fasilitas yang Seharusnya Ada di Terminal Layak
Terminal yang modern dan manusiawi seharusnya menyediakan:
Ruang tunggu yang memadai: nyaman, ventilasi baik, kursi cukup, bebas asap rokok.
Sistem informasi transportasi terpadu: layar digital, papan jadwal real time, serta aplikasi daring untuk reservasi tiket.
Fasilitas sanitasi dan kesehatan: toilet bersih, ruang laktasi, pos kesehatan.
Aksesibilitas universal: ramah difabel, jalur kursi roda, signage jelas.
Keamanan dan pengawasan: CCTV, pos polisi, petugas keamanan yang aktif.
Area komersial teratur: kios UMKM, kantin higienis, bukan sekadar pedagang asongan yang tidak tertata.
Konektivitas transportasi: integrasi dengan angkot, bus kota, ojek daring, bahkan kereta.
Fakta Lapangan: Antara Ideal dan Realitas
1. Terminal Pulo Gebang (Jakarta), digadang sebagai terminal modern, dilengkapi eskalator, lift, dan area komersial. Namun, banyak kritik menyebut terminal ini masih sepi karena minim integrasi dengan angkutan pengumpan (feeder).
2. Terminal Leuwipanjang (Bandung), masih menghadapi masalah klasik: toilet kotor, calo tiket, pedagang liar.
3. Terminal Bungurasih (Surabaya), meski ramai, sering dikeluhkan karena kemacetan akses pintu keluar dan ketidaknyamanan ruang tunggu.
Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) (2023) menyebutkan bahwa hanya 40% terminal tipe A di Indonesia yang benar-benar memenuhi standar pelayanan minimal. Sisanya masih menghadapi masalah kebersihan, keamanan, dan tata kelola pedagang.
Analisis Kritis
1. Terminal sebagai Wajah Transportasi Publik
Jika bandara menjadi simbol kemodernan negara, terminal bus adalah wajah kerakyatan. Sayangnya, wajah ini kerap terlihat kusam, kumuh, dan identik dengan kriminalitas. Hal ini memperlihatkan lemahnya political will dalam membangun transportasi darat yang bermartabat.
2. Masalah Tata Kelola
Banyak terminal tidak dikelola profesional. Konflik kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan operator bus membuat fungsi terminal mandek. Akibatnya, terminal lebih mirip pasar tumpah ketimbang simpul transportasi modern.
3. Terminal dan Ekonomi Rakyat
Pedagang kecil, porter, hingga sopir ojek pangkalan menggantungkan hidupnya di terminal. Penataan yang tidak sensitif sosial seringkali menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat kecil. Terminal yang layak harus menyeimbangkan aspek ekonomi rakyat dengan kebutuhan keteraturan.
4. Ketertinggalan dari Negara Tetangga
Jika dibandingkan dengan terminal di Bangkok (Thailand) atau Kuala Lumpur (Malaysia), terminal Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal kebersihan, informasi digital, dan integrasi transportasi.
Tantangan dan Solusi
1. Digitalisasi layanan: penerapan e-ticketing, aplikasi jadwal keberangkatan, dan pembayaran non-tunai.
2. Revitalisasi fisik: peremajaan ruang tunggu, sanitasi, fasilitas disabilitas.
3. Integrasi moda transportasi: terminal harus terhubung dengan kereta, MRT, LRT, atau BRT.
4. Pengelolaan profesional berbasis BLU/BUMD: agar lebih fleksibel dalam manajemen keuangan dan pelayanan.
5. Keamanan dan ketertiban: memberantas calo, pungli, dan premanisme melalui regulasi tegas serta pengawasan aparat.
Terminal bus yang layak di kota-kota besar Indonesia bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga cerminan tata kelola transportasi dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Terminal yang bersih, aman, nyaman, dan terintegrasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap angkutan umum, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Indonesia membutuhkan terminal yang bukan hanya menjadi tempat transit, melainkan ruang publik modern yang manusiawi, inklusif, dan berdaya saing global.
