Porosmedia.com, Bandung – Upaya menciptakan kondusivitas wilayah tidak lagi sekadar menjadi ranah pengamanan aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan jaminan peningkatan kesejahteraan warga. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Apel Kebangsaan “Jaga Rawat Jawa Barat untuk Indonesia” yang digelar di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jumat (14/8/2026).
Agenda konsolidasi kebangsaan ini dihadiri jajaran Forkopimda, termasuk Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan keterlibatan Pemerintah Kota Bandung dalam mengawal kondusivitas wilayah. Farhan menilai, stabilitas lingkungan sosial merupakan tanggung jawab kolektif yang bertumpu pada kesadaran dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa jaminan keamanan daerah berbanding lurus dengan pemenuhan hak-hak dasar dan ekonomi warga. Kesejahteraan yang berkeadilan dipandang sebagai fondasi utama pencegahan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Dari aspek penegakan hukum dan pengamanan wilayah:
Kodam III/Siliwangi: Mayjen TNI Kosasih menegaskan kesiapan jajarannya mengawal stabilitas keamanan daerah sesuai kerangka aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Polda Jawa Barat: Irjen Pol Pipit Rismanto berkomitmen mengedepankan fungsi pelayanan, perlindungan publik, serta penegakan hukum yang berkeadilan guna memastikan ketertiban wilayah.
Rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Kebangsaan oleh perwakilan elemen masyarakat sipil.
Poros Media menilai, komitmen lintas institusi yang dideklarasikan dalam agenda ini perlu terus dikawal implementasinya di lapangan—terutama dalam memastikan bahwa pendekatan keamanan senantiasa sejalan dengan peningkatan layanan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat secara luas.
