Oleh: Deden Sukendar, Komisioner
Porosmedia.com – Komnas Perempuan bersama berbagai elemen masyarakat sipil kembali menggelar forum konsolidasi dan konsultasi publik dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) di Kota Bandung. Kegiatan ini menghadirkan beragam kelompok—mulai dari komunitas muda, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, jurnalis, hingga institusi pemerintah—untuk membahas tantangan nyata dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman, tetapi juga arena strategis untuk merumuskan langkah kolaboratif yang lebih solid, terukur, dan berdampak di masa mendatang.
Strategi Kampanye: Memadukan Pendekatan Digital, Edukasi Lapangan, dan Gerakan Kolektif
Kampanye 16 HAKTP tahun ini memanfaatkan berbagai kanal komunikasi dan ruang pertemuan publik. Pendekatan dilakukan secara multi-level, mencakup:
1. Kampanye Online
Distribusi pesan dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, serta konten digital kolaboratif dan layanan aduan berbasis digital. Kanal ini memudahkan jangkauan lebih luas kepada publik, terutama generasi muda yang aktif di ruang digital.
2. Edukasi Langsung di Akar Rumput
Komnas Perempuan bersama mitra menggelar edukasi dan sosialisasi langsung di sekolah, pesantren, gereja, dan kampus. Kegiatan mencakup:
pelatihan untuk anak muda, diskusi musikal, roadshow kampus, sosialisasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Pendekatan ini efektif mendorong institusi pendidikan memperkuat Satgas Pencegahan dan Penanganan KtP.
3. Kolaborasi dengan Lembaga dan Media
Kerja sama dilakukan bersama Bawaslu, Kementerian, media nasional dan lokal, serta platform transportasi publik seperti MRT, LRT, dan moda lainnya. Kolaborasi ini memperbesar eksposur kampanye dan memperkuat legitimasi isu di ruang publik.
4. Aksi Simbolik dan Kampanye Offline
Beragam kegiatan di ruang publik seperti jalan sehat, kampanye di Car Free Day (CFD), dialog media, aksi protes damai, talkshow publik, hingga bazar UMKM penyintas turut digelar sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penyintas kekerasan.
5. Pelibatan Komunitas dan Influencer
Kampanye juga melibatkan komunitas muda, BEM kampus, kelompok belajar, jurnalis berpihak pada keadilan, serta influencer lokal guna memperluas resonansi isu dan meningkatkan partisipasi publik.
Pencapaian Utama Kampanye 16 HAKTP
Sejumlah capaian penting berhasil diraih: Jangkauan kampanye meluas, baik melalui ruang digital maupun lapangan. Kolaborasi dengan lembaga dan media meningkatkan legitimasi isu serta memperluas basis audiens. Partisipasi publik meningkat, bahkan di beberapa wilayah melampaui target yang ditetapkan, seperti kegiatan besar di DKI Jakarta.
Sejumlah kampus mulai memperkuat Satgas TPKS, menunjukkan kemajuan positif dalam komitmen kelembagaan terhadap isu KtP.
Capaian-capaian ini membuktikan bahwa kerja kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam isu pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Namun, konsolidasi juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih menghambat efektivitas kampanye:
Waktu persiapan kegiatan sering terlalu singkat, membuat implementasi kurang optimal.
Isu KTP dan KTPA masih dianggap berat dan sulit dikemas secara ringan untuk publik luas.
Partisipasi publik belum merata, terutama dari kelompok laki-laki dan pemangku kebijakan.
Dampak kampanye belum terukur karena minim indikator keberhasilan dan dokumentasi lapangan.
Kolaborasi antarorganisasi belum menyatu secara strategis sebagai gerakan kolektif.
Penolakan institusional masih ditemukan, misalnya kampus yang enggan membuka kasus atau kurang maksimalnya kinerja Satgas.
Tantangan ini menjadi catatan penting untuk diperbaiki bersama.
Forum konsolidasi merumuskan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kampanye di masa mendatang:
1. Perencanaan dan konsolidasi dilakukan sejak awal tahun untuk menghindari kegiatan serba mendadak.
2. Menetapkan tujuan kampanye yang jelas, lengkap dengan indikator capaian, ukuran dampak, serta sistem monitoring yang terstruktur.
3. Tindak lanjut pascakampanye agar tidak berhenti pada aksi simbolik semata.
4. Memperluas pelibatan publik, termasuk partisipasi laki-laki, pemuda, komunitas agama, dan pemangku kepentingan lokal.
5. Membangun jaringan kolaborasi yang lebih kuat, terutama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah serta media.
6. Mengangkat isu yang relevan, mudah dipahami, dan dekat dengan keseharian publik.
7. Memperkuat dokumentasi kampanye untuk kepentingan evaluasi, pembelajaran, dan perbaikan strategi ke depan.
Rekomendasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan gerakan kolektif yang lebih terorganisir, terukur, dan berkelanjutan.
Konsolidasi Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil di Bandung menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen kolektif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16 HAKTP bukan sekadar rangkaian kegiatan, melainkan gerakan panjang yang menuntut konsistensi, kolaborasi, dan keberanian mengubah budaya.
Dengan memperkuat strategi, memperluas pelibatan publik, dan memastikan setiap kampanye memiliki dampak nyata, perjuangan untuk menghadirkan ruang aman bagi perempuan dapat semakin mendekati kenyataan.
