Porosmedia.com, Jakarta – Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Lansia (KJL) menjadi topik utama dalam kegiatan Reses ke-I Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, di wilayah Jakarta Timur.
Dalam forum dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait proses pencairan bantuan dan mekanisme verifikasi data penerima manfaat yang dinilai belum merata di lapangan.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait,” ujar Josephine Simanjuntak, anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga duduk di Komisi C DPRD DKI Jakarta, saat menanggapi masukan warga, Selasa (4/11/2025).
Ia menegaskan, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
“Kami ingin memastikan aspirasi warga tidak berhenti di forum ini saja, tetapi benar-benar dikawal hingga ada penyelesaian konkret,” tambahnya.
Suasana reses berlangsung partisipatif. Warga menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi terus memperkuat transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Josephine menilai, keberadaan program seperti KJP dan KJL harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Jakarta Timur, Nawi, menjelaskan bahwa sistem pendataan penerima bantuan kini lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
“Sebelum tahun 2022, proses pendataan penerima bantuan sosial belum disertai tahap verifikasi. Setelah 2022, mekanisme verifikasi dan validasi data mulai diterapkan agar penyaluran lebih akurat,” terang Nawi.
Kegiatan reses ini diakhiri dengan dialog terbuka antara warga dan unsur pemerintah daerah, dengan harapan adanya kolaborasi berkelanjutan dalam memperbaiki pelayanan publik serta memperkuat jaring pengaman sosial di Jakarta Timur.
