Porosmedia.com, Klaten — Haul ke-15 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang digelar di Pondok Pesantren Ulul Albab, Jl. Timbulrejo, Desa Ngestirejo, Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, menjadi momen refleksi sekaligus kritik terbuka terhadap berbagai persoalan demokrasi dan pembangunan di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Klaten dan dikemas dalam bentuk sarasehan kebangsaan.
Acara yang berlangsung pada malam hari tersebut dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan DPRD Kabupaten Klaten, pemuda, organisasi kepemudaan, mahasiswa, hingga komunitas lintas iman. Kehadiran lintas elemen ini mencerminkan semangat inklusivitas, pluralisme, dan kebersamaan yang selama ini diperjuangkan Gus Dur.
Gatot Handoko, warga Srago Gede, menyampaikan kritik tajam terkait transparansi dan integritas lembaga legislatif di Kabupaten Klaten. Ia menilai, di balik citra daerah yang kondusif, masih tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Sebagai warga Klaten, saya bangga karena masyarakatnya cerdas dan daerahnya terlihat adem ayem. Namun jika ditelisik lebih dalam, Klaten menyimpan banyak persoalan serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari persoalan lingkungan, pertambangan, hingga alih fungsi lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Gatot.
Ia juga menyoroti lambannya penanganan aduan yang telah ia ajukan, meski didukung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman. “Saya sudah menunggu dua tahun, namun aduan tersebut hingga kini masih berlarut-larut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang harapan dan optimisme terhadap wakil rakyat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Klaten, H. Ruslan, memberikan penjelasan terkait dinamika internal yang memengaruhi proses tindak lanjut aduan masyarakat. Ia menyebut adanya hambatan administratif dan kebutuhan koordinasi lintas lembaga.
“Kami telah menanyakan kembali kepada pimpinan DPRD serta berkoordinasi dengan sekretariat. Memang terjadi keterlambatan akibat dinamika internal dan proses konsultasi dengan Ombudsman pusat,” jelas Ruslan. Ia menegaskan, DPRD Klaten berkomitmen melakukan perbaikan kelembagaan. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, kami telah kembali bersurat kepada Ombudsman untuk menindaklanjuti persoalan tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Abdul Haris, S.Kom., dari komunitas Gusdurian Klaten, menyoroti hubungan antara kualitas demokrasi dan arah pembangunan daerah. Menurutnya, praktik politik uang masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi menurunnya indeks demokrasi.
“Penurunan indeks demokrasi salah satunya dipicu oleh praktik politik uang dalam proses politik. Praktik ini berdampak sistemik dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi, sekaligus memengaruhi kebijakan pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur,” ungkap Abdul Haris.
Perwakilan FAMM Indonesia, Maria Sucia, menekankan pentingnya meneladani pemikiran Gus Dur melalui kebijakan pembangunan yang inklusif. Ia mengingatkan agar kelompok rentan dan minoritas tidak terpinggirkan dalam setiap program pembangunan daerah.
Ketua IKA PMII Kabupaten Klaten, Jojon, menjelaskan bahwa haul ke-15 Gus Dur sengaja dikemas dalam format sarasehan sebagai ruang refleksi dan dialog kebangsaan. Ia berharap nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur dapat menjadi panduan moral bagi para pemangku kebijakan.
“Kegiatan haul ini kami kemas dengan sarasehan untuk menegaskan sosok Gus Dur sebagai inspirator, khususnya dalam menjaga demokrasi, merawat keberagaman, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Jojon. Ia menambahkan, gagasan-gagasan Gus Dur diharapkan mampu menginspirasi para pemimpin daerah, mulai dari bupati, DPRD, camat, hingga pemerintah desa, agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan. (**)
