Porosmedia.com, Jawa Barat – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo.
DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat memandang bahwa penegakan hukum di institusi pendidikan berbasis keagamaan harus dijalankan dengan standar profesionalisme yang tinggi, mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat demi menjaga marwah dunia pendidikan.
Pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat dakwah, pembentukan akhlak mulia, dan pilar moral bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah penegakan hukum di lingkungan pesantren wajib dilakukan secara terukur, humanis, menjunjung tinggi etika, serta menghormati hak-hak para kiai, ustaz, santri, dan pengurus pesantren sebagai warga negara.
Desak Investigasi Terbuka dan Transparan
Menyikapi peristiwa tersebut, DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk memerintahkan investigasi internal yang objektif, transparan, dan akuntabel terhadap proses pelaksanaan tindakan tersebut.
Langkah ini penting untuk memastikan apakah seluruh prosedur di lapangan telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau justru melampaui kewenangan. Transparansi penegakan hukum menjadi kunci utama untuk meredam keresahan publik dan merawat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
LIMA POIN SIKAP RESMI DPW HARAKAH BAKOMUBIN JAWA BARAT
Sebagai organisasi yang berfokus pada penguatan dakwah dan pembinaan umat, DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat menyatakan sikap resmi sebagai berikut:
- Menuntut Pendekatan Profesional dan Humanis. Setiap tindakan kepolisian di lingkungan institusi pendidikan harus senantiasa mengindahkan norma sosial, etika keagamaan, serta tidak mencederai kehormatan lembaga pendidikan pesantren.
- Mendesak Evaluasi dan Investigasi Menyeluruh. Meminta Kapolri untuk menurunkan tim pengawasan guna menginvestigasi secara objektif, transparan, dan independen atas pelaksanaan penggerebekan tersebut guna memastikan tidak adanya potensi penyalahgunaan wewenang.
- Menjaga Marwah dan Perlindungan Lembaga Pesantren. Menyerukan agar pesantren terus ditempatkan sebagai aset moral bangsa yang harus dilindungi kehormatan, keselamatan, serta kenyamanan proses belajar-mengajarnya.
- Mendorong Akuntabilitas Penegakan Hukum. Mendorong kepolisian untuk memberikan keterbukaan informasi yang proporsional kepada publik mengenai dasar hukum tindakan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi dan disinformasi di masyarakat.
- Menyerukan Solidaritas Konstitusional. Mengajak seluruh elemen umat Islam, para ulama, mubaligh, dan ormas Islam untuk tetap tenang, mengawal persoalan ini secara bermartabat melalui koridor hukum dan konstitusional, serta senantiasa menjaga persatuan bangsa.
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KEADILAN DAN KEMANUSIAAN
DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Namun, penegakan hukum yang objektif tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, rasa keadilan publik, maupun martabat lembaga pendidikan Islam.
Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa, termasuk menjaga integritas moral lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini konsisten merawat keutuhan dan kecerdasan kehidupan berbangsa.
Pesantren harus dihormati, ulama dan santri harus dilindungi, hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi, dan hukum wajib ditegakkan secara objektif tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.
- Ketua Umum DPW Harakah BAKOMUBIN Jabar: Prof. Dr. KH. Moh. Najib, M.Ag.
- Sekretaris Umum DPW Harakah BAKOMUBIN Jabar: Dr. KH. Budi Saepuddin, M.Ag.
