Porosmedia.com – Penutupan sementara akses jembatan Citarum Baru di ruas Jalan Dayeuhkolot–Banjaran mulai 26 Juli hingga 6 September 2025 kembali membuka luka lama atas lambannya penanganan infrastruktur strategis di Kabupaten Bandung. Kendaraan berat di atas 8 ton kini dipaksa mencari jalur alternatif akibat proyek perawatan yang semestinya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu.
Bupati Bandung Dadang Supriatna patut diapresiasi karena konsisten menyuarakan urgensi pembangunan jembatan Dayeuhkolot. Namun, fakta bahwa jembatan vital ini baru mulai disentuh serius setelah tahun 2023 menunjukkan lemahnya respons sistemik dan koordinasi lintas pemerintahan. Padahal, jembatan ini bukan hanya penghubung dua wilayah administratif, tetapi juga urat nadi ekonomi warga Bandung Selatan.
Anggaran Rp6 miliar untuk perawatan jembatan baru dan total Rp55 miliar untuk pembangunan ulang jembatan lama dan baru memang sudah diumumkan. Namun, publik berhak mempertanyakan: mengapa realisasi fisik baru direncanakan dimulai tahun 2026? Bukankah ini menyiratkan bahwa krisis infrastruktur justru ditanggapi dengan ritme birokrasi yang lamban dan prosedural?
Dalam unggahan akun resmi Dinas Bina Marga Jabar @bimautama.jabar, perencanaan masih dalam tahap finalisasi desain dan menunggu konsultasi dengan BBWS Citarum. Lagi-lagi rakyat harus menunggu. Padahal, jembatan ini sudah lama menunjukkan keretakan dan potensi bahaya. Menunda berarti membiarkan risiko tumbuh dan masyarakat jadi korban.
Keputusan menutup jembatan selama 1,5 bulan juga berdampak langsung terhadap aktivitas logistik, distribusi barang, dan mobilitas warga. Alih-alih menyodorkan solusi transisi, pemerintah justru memberi himbauan “mohon mencari jalan alternatif lain” seolah tanggung jawab diserahkan kepada pengguna jalan.
Kondisi ini menunjukkan pola manajemen publik yang masih reaktif, bukan preventif. Infrastruktur dasar seperti jembatan seharusnya memiliki sistem monitoring dan audit berkala yang bisa mengantisipasi kerusakan sebelum berdampak besar. Apalagi jika menyangkut Citarum — sungai strategis yang selama ini menjadi pusat perhatian nasional karena persoalan pencemaran, kini ditambah beban pada infrastruktur jembatannya.
Bupati Dadang memang sudah menyuarakan perlunya pembebasan lahan, bahkan siap menggunakan APBD Kabupaten Bandung. Namun, inisiatif kepala daerah tidak boleh berhenti pada pernyataan politis. Perlu transparansi, partisipasi publik, dan audit anggaran terbuka agar proyek ini tidak sekadar menjadi simbolis menjelang tahun politik.
Pembangunan jembatan Dayeuhkolot harus menjadi tonggak reformasi tata kelola infrastruktur di Jabar selatan: berbasis kebutuhan riil warga, bukan agenda seremonial. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten harus berhenti bekerja sektoral dan mulai berkolaborasi secara konkret, cepat, dan tanggap terhadap urgensi lapangan.
Jembatan bukan sekadar beton dan baja. Ia adalah penghubung kehidupan warga, ruang pertumbuhan ekonomi, dan simbol kehadiran negara. Jika masih ada penundaan, berarti negara masih abai terhadap denyut rakyatnya.
