Oleh: R. Wempy Syamkarya, SH., M.M. — Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Porosmedia.com – Masalah sampah di Kota Bandung bukan lagi sekadar persoalan teknis kebersihan. Ia telah menjelma menjadi cermin buram tata kelola pemerintahan kota, di mana bau busuk tumpukan sampah kini seolah berpadu dengan aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang membusuk di balik sistem birokrasi.
Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) telah menyoroti persoalan ini secara serius. Namun di tingkat kota, Bandung justru terjebak dalam lingkaran klasik: kebijakan yang tidak terintegrasi, birokrasi yang lamban, dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kebersihan.
Masalah ini tak hanya soal tumpukan sampah di Pasar Kosambi, Caringin, atau Ciroyom — tetapi juga tentang tumpukan masalah moral dan manajerial di tubuh pemerintahan daerah.
Sampah: Simbol Gagalnya Tata Kelola Kota
Krisis sampah Bandung adalah akibat langsung dari ketidakefisienan sistem pengelolaan, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Pasar-pasar tradisional di kota ini seolah menjadi “zona abu-abu” pengelolaan sampah. Di Caringin misalnya, sebagian besar pengelolaan dilakukan oleh pihak swasta, namun tanpa sistem tanggung jawab publik yang jelas. Alhasil, siapa yang seharusnya menanggung beban kebersihan—pemerintah atau pengelola—menjadi kabur.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, bahkan mengakui bahwa pengawasan di lapangan masih lemah dan inspeksi ke tempat pembuangan sampah (TPS) tidak berjalan rutin. Artinya, persoalan bukan hanya pada masyarakat yang tidak disiplin, tapi juga pada lemahnya kontrol pemerintah terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.
Ketika Sampah dan KKN Berjalan Beriringan
Bukan rahasia bahwa pengelolaan sampah sering menjadi lahan empuk bagi praktik-praktik KKN: mulai dari proyek pengadaan alat kebersihan, kerja sama pengelolaan TPS, hingga tender pengangkutan sampah yang tidak transparan.
Ketika anggaran besar dikelola tanpa keterbukaan, publik kehilangan hak untuk tahu, sementara segelintir pihak menikmati keuntungan dari sistem yang tidak akuntabel. Di sinilah titik rawan yang memperlihatkan bahwa “Bandung Lautan Sampah” bukan hanya soal fisik, tapi juga simbol etika publik yang terkubur.
Solusi yang Bukan Sekadar Seremonial
Ada beberapa langkah fundamental yang harus segera dilakukan untuk memutus rantai masalah ini:
1. Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan Efisien
Pemerintah Kota Bandung wajib mengembangkan sistem pengolahan sampah terpadu yang melibatkan semua elemen — mulai dari peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, hingga penerapan teknologi modern seperti insinerator ramah lingkungan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Setiap rupiah dana kebersihan harus dapat ditelusuri publik. Penggunaan dashboard transparansi anggaran berbasis digital menjadi keharusan, bukan pilihan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi tentang mengembalikan kepercayaan publik.
3. Pemberantasan KKN yang Sistematis
Pemerintah perlu membentuk satuan tugas independen yang fokus memantau potensi KKN di sektor lingkungan hidup. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat, bukan dimandulkan oleh kepentingan politik.
4. Partisipasi dan Edukasi Masyarakat
Masyarakat tidak bisa terus dijadikan kambing hitam. Mereka harus dilibatkan dalam setiap tahapan kebijakan — dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bandung tidak akan bersih jika warganya dibiarkan apatis.
5. Kemitraan dengan Stakeholder
Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas lingkungan untuk menciptakan model pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Antara Peluang dan Ancaman
Jika dikelola dengan benar, krisis sampah ini justru dapat menjadi momentum perubahan.
Sisi positifnya, kesadaran masyarakat meningkat, dan pemerintah dipaksa memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah. Bahkan, potensi ekonomi sirkular dari daur ulang dapat menjadi sumber pendapatan baru daerah.
Namun sisi buruknya, jika masalah ini terus diabaikan, dampaknya akan fatal: pencemaran lingkungan, krisis kesehatan masyarakat, dan hilangnya citra Bandung sebagai kota kreatif yang ramah dan bersih.
Menutup dengan Realisme
Persoalan sampah di Bandung bukan semata urusan kebersihan, melainkan cermin dari krisis tata kelola dan etika publik.
Tanpa keberanian menegakkan hukum dan menyingkirkan kepentingan pribadi, semua program hanyalah kosmetik politik.
Masyarakat kini menunggu bukti nyata, bukan janji atau seremoni. Bandung harus berani menatap cermin sendiri — dan membersihkan tidak hanya jalanan, tapi juga moral birokrasi yang mulai lapuk oleh kepentingan.
Penulis: R. Wempy Syamkarya, SH., M.M.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
