Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui pendekatan kritis, kepakaran lintas disiplin, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Farhan saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) dan Pelantikan Pengurus Provinsi IKA Unpad Jawa Barat di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Minggu (18/10/2026).
Dalam arahannya, Farhan menekankan pentingnya membangun sistem tata kota yang tidak bergantung pada figur kepemimpinan tertentu. Kebijakan publik yang dirintis harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat, bukan sekadar menjadi capaian personal pejabat publik.
“Pembangunan kota yang sehat harus berbasis sistem dan kelembagaan yang kuat, bukan bergantung pada individu. Setiap program Pemkot Bandung dituntut menjadi legacy publik yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, terlepas dari siapa pun pimpinannya,” tegas Farhan.
Ia mencontohkan urgensi integrasi program pengelolaan sampah organik dari hulu, pertanian perkotaan (Buruan Sae), hingga intervensi tengkes/stunting (Dapur Dahsat). Menurutnya, program-program tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam silo sektoral, melainkan harus terhubung secara holistik agar efisien secara anggaran dan berdampak nyata.
Kolaborasi Berbasis Kepakaran dan Independensi
Farhan menilai keberadaan alumni perguruan tinggi seperti Unpad memiliki peran strategis sebagai mitra kritis sekaligus kolaborator Pemkot Bandung. Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama akademisi dan pemerintah harus tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, kepatuhan pada aturan hukum, serta kebebasan mimbar akademik.
“Kita membutuhkan pemikiran kritis dan keahlian teruji dari para alumni untuk mengevaluasi sekaligus memberikan solusi atas persoalan kompleks di Kota Bandung, mulai dari pengolahan sampah hingga ketahanan pangan. Kolaborasi ini adalah kerja bersama untuk publik, bukan penonjolan peran kelompok tertentu,” tambahnya.
Konsolidasi Organisasi IKA Unpad Jawa Barat
Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi IKA Unpad Jawa Barat, MQ Iswara menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sinergi alumni dengan pemerintah daerah, seraya menjaga independensi organisasi. Pihaknya menargetkan pembentukan kepengurusan IKA Unpad di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dalam waktu enam bulan ke depan guna mempermudah pemetaan potensi alumni.
Pada kesempatan yang sama, Steering Committee Musprov IKA Unpad Jawa Barat, Dicky Wishnumulya menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan yang dipersiapkan sejak Juni 2026 ini merupakan langkah konsolidasi internal untuk merumuskan arah organisasi yang transparan, inklusif, dan memberikan rekomendasi strategis bagi pembangunan daerah.
Melalui sinergi yang terstruktur dan taat hukum, Pemkot Bandung berharap sumbangsih pemikiran dari kalangan alumni dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih rasional, berbasis data (evidence-based policy), serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.
