Porosmedia.com – Dalam sebuah wawancara terbaru, Nono Sampono melayangkan pembelaan terhadap proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK). Ia menepis kekhawatiran para aktivis yang menyebut kawasan tersebut berpotensi menjadi “negara di dalam negara”. Menurutnya, narasi tersebut terlalu berlebihan.
Namun, pernyataan mantan perwira tinggi Marinir ini menyisakan ruang diskusi yang lebar jika kita membedahnya dengan realitas sosial yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sosok yang lama mengabdi di institusi TNI, publik tentu berharap Nono tetap tajam dalam melihat sensitivitas kedaulatan dan keadilan sosial.
Publik tentu belum lupa pada serangkaian peristiwa yang memicu perdebatan mengenai aksesibilitas kawasan PIK. Pada Juli 2020, sempat viral video pesepeda yang mengaku dimintai identitas (paspor) saat melewati kawasan tertentu di PIK 2 pada jam-jam tertentu.
Ketegangan simbolis juga sempat terjadi pada 2021, terkait pembatasan pengibaran bendera Merah Putih dalam peringatan HUT RI ke-76, serta pembatasan warga yang ingin sekadar menggelar tikar di area Pantai Pasir Putih pada 2023. Rentetan peristiwa ini wajar jika kemudian melahirkan persepsi adanya sekat eksklusivitas antara kawasan mandiri tersebut dengan masyarakat lokal.
Nono menyebutkan bahwa visi pembangunan PIK adalah untuk menyaingi Singapura. Harapannya, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi menghamburkan devisa ke luar negeri untuk mendapatkan fasilitas medis, pendidikan, hingga hiburan kelas dunia. Nono menekankan argumen efisiensi: “Supaya biayanya murah.”
Namun, istilah “murah” ini patut diuji secara empiris. Berdasarkan pantauan berbagai kanal kuliner dan gaya hidup, harga layanan dan konsumsi di kawasan tersebut justru tergolong premium, melampaui rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat luas. Jika segmennya hanya menyasar kalangan ekonomi atas, maka narasi “penghematan biaya” tersebut hanya berlaku bagi segelintir orang, bukan solusi bagi mayoritas rakyat Indonesia.
Satu hal yang cukup kontras adalah kesiapan infrastruktur keamanan. Di saat Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan proyek strategis nasional masih dalam tahap pembangunan bertahap dengan tantangan alam yang besar, kawasan PIK justru telah menunjukkan integrasi pos-pos keamanan dari berbagai matra.
Perbedaan kecepatan pembangunan infrastruktur pertahanan antara Ibu Kota Negara yang didanai APBN dengan kawasan swasta ini tentu memicu pertanyaan besar bagi pengamat kebijakan publik mengenai skala prioritas dan arah pembangunan nasional kita.
Sebagai tokoh yang menjabat di jajaran manajerial perusahaan terafiliasi, pembelaan Nono terhadap pihak pengembang adalah hal yang wajar secara profesional. Namun, sebagai seorang mantan jenderal yang telah bersumpah menjaga kedaulatan selama lebih dari 30 tahun, suara masyarakat—terutama dari luar Jawa seperti Sumatera—yang mencintai keutuhan Indonesia tetap harus didengarkan.
Membangun fasilitas yang menyamai Singapura adalah cita-cita mulia. Namun, jangan sampai pembangunan tersebut menciptakan dinding pemisah yang semakin tebal antara si kaya dan si miskin, atau antara kepentingan korporasi dengan kedaulatan nasional.
Bambang Sudaryanto
