Porosmedia.com, Bandung – Sorotan tajam terhadap institusi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penting dengan menunjuk Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai penasihat khusus. Tugas utamanya jelas dan berat: membantu mereformasi Polri.
Penunjukan ini menjadi perhatian publik karena sosok Dofiri bukanlah jenderal biasa. Ia dikenal sebagai figur di balik salah satu keputusan paling bersejarah dalam perjalanan Polri modern, yakni sidang etik yang berujung pada pemecatan Ferdy Sambo.
Ahmad Dofiri adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1989. Kariernya menanjak dengan cepat, menempati berbagai posisi strategis mulai dari Kapolres Bandung, Kapolda Banten, Kapolda Jawa Barat, hingga dipercaya menjabat Kabaintelkam Polri.
Jabatan terakhirnya sebelum purna tugas adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, posisi yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan internal terhadap kinerja anggota kepolisian.
Nama Ahmad Dofiri semakin dikenal luas ketika ia memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam kasus yang melibatkan Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir Yosua.
Di tengah sorotan publik dan dinamika internal yang kompleks, sidang tersebut menghasilkan putusan tegas: menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ferdy Sambo. Keputusan ini dianggap sebagai salah satu langkah berani dalam penegakan etik di tubuh Polri.
Kini, pasca pensiun, Ahmad Dofiri kembali memikul amanah besar. Presiden Prabowo menugaskannya untuk memberikan masukan strategis dalam agenda reformasi Polri. Tugas ini bukan perkara mudah, mengingat tantangan yang dihadapi institusi kepolisian begitu beragam—mulai dari persoalan citra, praktik profesionalisme, hingga upaya meningkatkan kepercayaan publik.
Masyarakat menaruh harapan besar pada kiprah Dofiri. Dengan pengalaman panjang dan rekam jejak yang dimilikinya, publik menantikan terobosan yang mampu membawa Polri menjadi lembaga penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan dipercaya rakyat.
Irom |Porosmedia.com
