Porosmedia.com – Rentetan peristiwa banjir akibat luapan Sungai Cikalintuh (atau yang kerap disebut Cikalintu) di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, kembali berulang untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Setelah sebelumnya menerjang pada 23 dan 30 Oktober, luapan air kembali menggenangi permukiman warga di RT 08/RW 02 serta RT 09/RW 01, Kelurahan Cipaganti, pada Senin (16/11/2026).
Sebanyak 35 kepala keluarga (KK) terdampak secara langsung akibat air yang melimpas ke rumah-rumah warga. Kendati pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui instansi terkait telah bergerak melakukan pembersihan material dan kaji cepat, rangkaian insiden ini menyisakan pertanyaan besar terkait efektivitas mitigasi bencana dan lambatnya progres infrastruktur pengendali banjir di lapangan.
Proyek TPT Tahap Kedua dan Hambatan Teknis yang Berulang
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung saat ini tengah menggenjot pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 50 hingga 100 meter di titik-titik rawan kawasan Cikalintu. Proyek ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang dikerjakan pada tahun sebelumnya.
Namun, penjelasan dari Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, mengenai hambatan teknis di lapangan justru membuka celah evaluasi kritis. Rizky mengakui bahwa proses konstruksi terganggu oleh tingginya debit air hulu yang membawa sampah, batu, hingga batang pohon besar, yang pada akhirnya justru menyumbat aliran di sekitar area proyek dan memicu limpasan air ke permukiman.
Secara teknis, penggunaan metode pengalihan air sementara menggunakan drum serta penerapan metode fast track dengan campuran beton cepat kering memang diaplikasikan untuk menyiasati waktu. Kendati demikian, publik patut mempertanyakan mengapa aspek mitigasi aliran air darurat (diversi aliran) tidak dipersiapkan secara matang sebelum pekerjaan konstruksi berat dimulai di alur sungai yang memiliki kemiringan curam dan arus deras. Proyek infrastruktur publik semestinya dirancang dengan memperhitungkan faktor risiko cuaca ekstrem, mengingat wilayah Bandung dan sekitarnya telah memasuki musim penghujan.
Akar Masalah: Koordinasi Lintas Wilayah dan Tata Ruang Hulu
Sementara DSDABM fokus pada penguatan fisik dinding sungai, Camat Coblong, Ratna Rahayu Pitriyati, menyoroti dimensi persoalan yang lebih luas. Menurutnya, luapan air di Cikalintu sangat dipengaruhi oleh kiriman debit air dari kawasan hulu di luar batas administratif Kota Bandung, yakni kawasan Lembang dan Cidadap.
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa penanganan banjir di titik hilir Kota Bandung tidak akan pernah tuntas secara permanen tanpa adanya koordinasi lintas wilayah yang tegas antara Pemkot Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Evaluasi terhadap blueprint drainase dan tata ruang hulu menjadi pekerjaan rumah mendesak yang selama ini kerap berjalan lamban akibat ego sektoral antar-daerah. Jika alih fungsi lahan dan gundulnya kawasan tangkapan air di hulu dibiarkan tanpa penegakan hukum yang ketat, maka pembangunan TPT di hilir hanya akan menjadi solusi tambal sulam belaka.
Refleksi Kritis: Edukasi Warga vs. Tanggung Jawab Infrastruktur Negara
Di sisi lain, narasi yang kerap dilemparkan kepada masyarakat terkait budaya membuang sampah ke sungai tidak boleh dijadikan kambing hitam tunggal untuk menutupi kelemahan pengawasan infrastruktur. Memang benar bahwa tumpukan sampah domestik dan batang pohon memperparah penyumbatan. Namun, kehadiran sampah tersebut juga mencerminkan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan serta lemahnya penegakan sanksi bagi pembuang sampah liar di sepanjang bantaran sungai.
Penanganan pascabencana yang mengandalkan tradisi gotong royong warga bersama unsur kewilayahan, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, hingga Kampung Siaga Bencana patut diapresiasi sebagai bentuk solidaritas sosial. Akan tetapi, keselamatan warga di bantaran sungai tidak boleh hanya bergantung pada kerja bakti insidentil setiap kali banjir datang melanda.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Peristiwa di Cikalintu pada 16 November 2026 harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh oleh Pemkot Bandung. Warga di Kelurahan Cipaganti berhak mendapatkan perlindungan jangka panjang yang komprehensif, bukan sekadar janji bahwa kejadian ini adalah yang terakhir kalinya.
Langkah-langkah strategis yang harus segera diambil meliputi:
- Percepatan Tuntas Proyek TPT: Memastikan penyelesaian konstruksi TPT tahap kedua sesuai target dengan memperhitungkan daya tahan terhadap tekanan material besar dari hulu.
- Koordinasi Regional Hulu-Hilir: Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memediasi penataan kawasan hulu (Lembang/Cidadap) guna meredam volume air kiriman sebelum masuk ke wilayah Kota Bandung.
- Normalisasi dan Pengawasan Ketat Bantaran: Membersihkan endapan sedimen secara berkala dan menindak tegas oknum yang menjadikan badan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
Dengan pendekatan struktural yang terintegrasi dan transparan, Pemkot Bandung diharapkan mampu membuktikan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi warganya dari ancaman bencana hidrometeorologi.
sumber: Humas Kota Bandung
Redaksi Porosmedia.com







