Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif Miliki Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Sertifikat Halal

Avatar photo

Porosmedia.com, Aceh Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing sektor ekonomi kreatif melalui fasilitasi legalitas produk. Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku usaha lokal.

​Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Barat, Ruswaidi, S.STP., M.Si., saat membuka kegiatan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan sertifikat halal bagi pelaku ekonomi kreatif di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat, Senin (16/11/2026).

​Ruswaidi menyampaikan, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya aspek legalitas, baik berupa perlindungan hukum atas karya maupun jaminan kehalalan produk.

​”Kita memahami bahwa pelaku ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Aceh Barat memiliki berbagai potensi usaha yang potensial, mulai dari kuliner, makanan dan minuman olahan, hingga produk kriya yang lahir dari keterampilan dan kreativitas masyarakat,” ujar Ruswaidi.

​Menurutnya, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kualitas produk yang prima, daya tarik visual, serta perhatian serius terhadap identitas produk, perlindungan hukum, dan aspek kepercayaan konsumen.

Baca juga:  menyambut HJKB ke 214, berharap Kota Bandung sesuai Budayanya dan rasa Kemanusiaannya

​Lebih lanjut, Ruswaidi menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual—khususnya pendaftaran merek, nama produk, dan desain—agar karya yang dihasilkan terlindungi dari penyalahgunaan pihak lain.

​”Identitas produk yang dibangun melalui proses dan kreativitas pelaku usaha perlu mendapatkan perlindungan hukum agar memiliki kepastian kepemilikan dan tidak digunakan oleh pihak lain tanpa hak,” tegasnya.

​Selain aspek merek, ia juga menekankan urgensi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi tersebut tidak hanya berfungsi memberikan kepastian informasi bagi konsumen, tetapi juga mendongkrak tingkat kepercayaan publik serta membuka akses pasar yang lebih luas.

​”Karena itu, kami berharap para pelaku usaha mulai memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Jangan hanya berfokus pada produksi dan penjualan semata, tetapi pastikan merek dan identitas usaha terlindungi serta persyaratan sertifikasi halal dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Ruswaidi juga menginstruksikan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat untuk proaktif melakukan pendataan, mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha, serta memberikan pendampingan intensif. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu menindaklanjuti proses pendaftaran merek dan pengurusan sertifikasi halal bagi produk-produk yang membutuhkan.

Baca juga:  Menakar Ulang Strategi Bertahan Hidup Kelas Pekerja di Tengah Impitan Ekonomi: Mengapa Perencanaan Keuangan Saja Tidak Cukup?

​”Kepada para pelaku ekonomi kreatif, teruslah berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Manfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi, memahami jenis perlindungan yang sesuai, serta menyiapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan,” pesannya.

​Pemerintah daerah berharap, melalui penguatan legalitas dan kualitas ini, produk-produk lokal asal Aceh Barat ke depan tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melainkan mampu bersaing secara kompetitif dan menembus pasar yang lebih luas.

​Pewarta: Muhibbul Jamil

Editor: Tim Redaksi Porosmedia