Porosmedia.com, Bandung – Kemunculan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, di Istana Kepresidenan pada momentum Hari Pahlawan memantik spekulasi politik. Kehadirannya dikaitkan dengan wacana bursa calon wakil presiden (cawapres) menyusul beredarnya kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi dinamika yang berkembang di ruang publik, KDM memilih menjaga jarak dari pusaran isu politik nasional tersebut. Ia menilai, penentuan posisi pendamping kepala negara sepenuhnya berada di luar kapasitasnya sebagai kepala daerah dan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima redaksi pada Sabtu (14/11/2026), KDM meluruskan konteks kehadirannya di Istana pada Selasa (10/11/2026) lalu. Ia menegaskan bahwa agenda tersebut murni bersifat kenegaraan, yakni menghadiri upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi dua tokoh asal Jawa Barat, almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma.
”Tidak ada kaitannya dengan persoalan cawapres. Urusan cawapres adalah urusan presiden,” tegas KDM.
Di tengah ramainya spekulasi mengenai figur pengganti kursi RI-2, mantan Bupati Purwakarta itu menyatakan enggan larut dalam wacana suksesi. Menurutnya, publik Jawa Barat jauh lebih membutuhkan kerja nyata dibandingkan manuver politik elite.
Ia menekankan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menuntaskan janji-janji pelayanan dasar di tingkat provinsi. KDM mematok target dalam dua tahun ke depan untuk memastikan kemantapan infrastruktur jalan di Jawa Barat, memperbaiki kualitas hunian masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pendidikan agar angka kelulusan siswa tetap terjaga.







