Porosmedia.com, Bandung – Tingginya angka keterlibatan masyarakat Jawa Barat dalam praktik pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) menjadi sorotan serius Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Di hadapan publik pada puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) FinExpo 2026 di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026), ia mendesak perubahan pola pikir pengelolaan keuangan warga sekaligus menggarisbawahi batas tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.
Dalam forum yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, Dedi menyinggung predikat Jawa Barat yang kerap menempati posisi teratas secara nasional dalam kasus pinjol dan judol. Menurutnya, persoalan ini tidak sekadar berkaitan dengan akses permodalan, melainkan dipicu oleh perilaku konsumtif dan tekanan sosial demi mempertahankan gengsi.
”Pesan saya kepada seluruh warga Jabar, jangan sampai Jawa Barat terus menjadi peringkat pertama pinjol dan judol di Indonesia,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Sebagai gambaran atas fenomena di lapangan, ia menceritakan temuannya saat berdialog dengan warga di Kabupaten Majalengka yang memaksakan diri menggelar pesta pernikahan dengan mengandalkan dana pinjaman.
”Saya tanya, modal nikah dari mana? Dijawab pinjam ke bank Rp25 juta, sementara cicilan rumah saja belum terpikirkan. Anaknya yang menikah dan berbahagia, tetapi orang tuanya yang menanggung beban utang di kemudian hari,” ungkapnya.
Dedi menilai, pola berutang untuk kebutuhan seremonial berpotensi menciptakan efek domino finansial. Pasalnya, setelah biaya pernikahan, keluarga baru tersebut akan segera dihadapkan pada kebutuhan mendesak lainnya, mulai dari biaya persalinan hingga perayaan kelahiran, yang jika tidak diantisipasi dengan literasi keuangan yang memadai akan memperpanjang siklus jerat utang.
Ia pun mengkritik keras budaya sosial yang memaksakan pengeluaran di luar batas kemampuan ekonomi, yang dalam istilah lokal kerap disebut sebagai sikap kajen tekor asal kasohor (biar rugi asal terkenal).
”Bapak dan ibu sekalian, harus cerdas dalam mengelola keuangan. Tinggalkan kebiasaan kajen tekor asal kasohor,” tegasnya.
Lebih jauh, Dedi juga memaparkan pandangannya mengenai fokus intervensi pemerintah dalam kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa negara tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan pencarian nafkah warga yang dinilai mampu mandiri, melainkan harus hadir secara penuh pada dua sektor krusial yang kerap memicu kemiskinan mendadak, yakni kesehatan dan pendidikan.
”Masyarakat bisa mencari pekerjaan dan penghasilan sendiri. Tugas negara itu pada dasarnya dua hal. Pertama, melindungi rakyat ketika sakit agar tabungan hasil kerja puluhan tahun tidak terkuras habis untuk biaya rumah sakit. Kedua, menjamin akses pendidikan anak-anaknya, jangan sampai warga terpaksa menjual sawah atau kebun hanya untuk membiayai sekolah,” papar Dedi.
Melalui momentum FinExpo 2026 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama OJK berupaya mendorong penguatan literasi serta inklusi keuangan yang sehat, agar masyarakat tidak lagi terjebak pada instrumen keuangan berisiko tinggi maupun praktik ilegal yang merugikan ekonomi keluarga.
(Sumber: Keterangan Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat / Redaksi Poros Media)
