Porosmedia.com, Bandung – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jawa Barat Menggugat menyuarakan keprihatinan serta sorotan tajam terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pelaksanaan program-program strategis nasional di wilayah Jawa Barat.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jawa Barat Menggugat, Muhamad Ari, Kamis, 3 September 2026, saat diwawancara lewat jaringan selular menilai ada sejumlah catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian terbuka dan penjelasan komprehensif dari pihak-pihak terkait.
Pertanyakan Meritokrasi dan Profesionalisme BUMD MUJ
Fokus pertama yang disoroti massa aksi adalah dinamika pengangkatan Direktur Utama PT Migas Utama Jabar (MUJ). Menurut Ari, proses pengisian posisi pimpinan BUMD idealnya mengedepankan aspek meritokrasi, rekam jejak, serta kompetensi profesional di bidang operasional migas maupun energi.
Pihaknya menilai, penetapan jabatan strategis yang diklaim telah melalui mekanisme RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut memicu pertanyakan publik mengenai relevansi latar belakang figur yang ditunjuk.
”Kami melihat penetapan jabatan Direktur Utama PT MUJ ini terkesan kental dengan dinamika politik. Latar belakang figur terpilih yakni Pak Undang Sudrajat diketahui berorientasi pada bidang media dan bagian dari tim pemenangan politik di Pilkada Jabar, bukan dari latar belakang teknis/profesional yang sejalan dengan lini bisnis BUMD migas,” ujar Muhamad Ari secara tegas.
Ari menambahkan, penunjukan tersebut dinilai berseberangan dengan komitmen kepemimpinan daerah yang sempat menggaungkan transparansi dan penataan jabatan profesional tanpa intervensi tim sukses. Menurutnya, masih banyak talenta profesional serta praktisi teknis yang dinilai lebih linier dan kompeten untuk memimpin BUMD strategis milik Pemprov Jabar tersebut.
Atas pertimbangan kredibilitas tata kelola entitas bisnis daerah, pihak aliansi mendesak agar Direktur Utama PT MUJ legawa untuk mengundurkan diri demi menjaga iklim profesionalisme BUMD.
Minta Penjelasan Terbuka Tanggung Jawab Politik Partai Pengusung
Selain isu internal BUMD, aliansi juga menyoroti aspek pengawasan dan pertanggungjawaban politik partai pengusung pemerintah, khususnya DPD Partai Gerindra Jawa Barat, terhadap implementasi berbagai Program Strategis Nasional (PSN) di lapangan.
Sebagai partai politik utama pengusung jajaran pemerintahan nasional maupun daerah, Gerindra dinilai memiliki moral obligation serta tanggung jawab politik yang besar dalam memastikan seluruh program teknis berjalan secara terukur dan terencana.
”Sebagai partai pemenang dan pengusung utama kepemimpinan nasional hari ini, Partai Gerindra memegang peran kunci dalam rasionalisasi dan pengawasan pelaksanaan proyek strategis di tingkat daerah. Ketika muncul berbagai persoalan teknis di masyarakat, partai politik pengusung tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan terbuka,” tegas Ari.
Beberapa hal teknis di lapangan yang menjadi sorotan massa aksi di antaranya:
Keamanan Pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Munculnya berbagai laporan kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah di Jawa Barat yang dialami penerima manfaat, yang dinilai perlu evaluasi standar operasional serta pengawasan ketat.
Akuntabilitas Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP): Tingginya arus informasi mengenai disparitas antara besaran realisasi penganggaran di tingkat pusat dengan alokasi operasional di tingkat tapak/realita pembangunan fisik.
Ketersediaan Riset dan Kaji Terap: Pelaksanaan program-program lapangan yang dinilai terkesan terburu-buru tanpa ditopang oleh studi kelayakan dan riset komprehensif yang memadai.
Melalui aksi yang dijadwalkan berlangsung di Kantor PT Migas Utama Jabar dan Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jawa Barat Menggugat mendesak pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Barat untuk membuka ruang dialog publik serta memberikan klarifikasi resmi mengenai langkah evaluasi dan pengawasan politik yang dilakukan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak manajemen PT Migas Utama Jabar (MUJ) serta pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Barat guna mendapatkan tanggapan resmi dan keberimbangan informasi secara utuh. (Red)
