Porosmedia.com, Gorontalo – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, secara simbolis menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada 109 warga transmigran di Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu (8/4/2026). Dalam arahannya, Wamen menekankan agar aset lahan pemberian negara tersebut dijaga dan dimanfaatkan secara produktif sebagai basis ekonomi keluarga.
Penyerahan sertipikat yang berlangsung di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bukit Aren ini turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus.
Wamen Viva Yoga menyatakan bahwa SHM tersebut merupakan bukti autentik kepemilikan lahan yang sah. Ia mewanti-wanti para transmigran agar tidak tergiur melepaskan aset tanahnya kepada pihak lain.
”Lahan yang dimiliki jangan dijual. SHM ini adalah bukti sah kepemilikan pribadi. Tanah ini harus menjadi sumber ekonomi keluarga yang berkelanjutan,” tegas Viva Yoga di hadapan para warga.
Senada dengan Wamen, Wakil Bupati Tonny S. Junus memberikan pengecualian terkait pemanfaatan sertipikat tersebut. Ia menyarankan agar SHM digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, bukan konsumtif.
”Jangan dijual. Namun, jika digunakan sebagai jaminan modal usaha untuk mengembangkan lahan, silakan dilakukan secara bijak,” ujar Tonny.
Dalam sesi sambung rasa, Viva Yoga merespons aspirasi warga terkait masih adanya lahan transmigrasi yang belum bersertipikat. Ia mengakui adanya kendala administratif akibat tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan milik kementerian lain.
Namun, ia menegaskan bahwa secara regulasi, persoalan tersebut telah memiliki solusi hukum melalui kesepakatan dalam Rapat Kerja Kementerian Transmigrasi dengan Komisi V DPR RI.
“Jika terdapat kawasan kehutanan atau taman nasional di dalam kawasan transmigrasi, maka pihak terkait harus melepaskan hak hutannya. Kami akan memproses lahan yang tumpang tindih ini sesuai aturan yang berlaku agar statusnya menjadi clean and clear,” jelasnya.
Lebih lanjut, Viva Yoga mengungkapkan tingginya minat kepala daerah untuk membuka kawasan transmigrasi baru. Tercatat sekitar 60 proposal dari berbagai Bupati telah masuk ke kementerian.
Menurutnya, transmigrasi efektif membuka keterisolasian daerah dan memicu pertumbuhan ekonomi dari level desa hingga provinsi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran transmigrasi dalam memperkokoh persatuan nasional.
”Sesuai amanat Presiden, transmigrasi harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi menjaga NKRI. Tidak boleh ada gesekan sosial; transmigran harus menyatu dengan masyarakat lokal,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Gusnar Ismail memastikan pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus pada ekosistem di kawasan transmigrasi. Sebagai bentuk dukungan nyata, para transmigran di Pulubala akan diprioritaskan dalam program distribusi bantuan benih komoditas unggulan, khususnya jagung, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
