Porosmedia.com, Bandung – Capaian realisasi pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 memicu polemik di ruang rapat Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung. Meski Pemkot Bandung mengklaim keberhasilan dengan raihan Rp 3,1 triliun (91,7%), para wakil rakyat mencium adanya indikasi “main aman” dalam penetapan target yang diduga tidak mencerminkan potensi lapangan yang sebenarnya.
Dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung TA 2025, Kamis (2/4/2026), sorotan tajam tertuju pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pansus 15 menilai ada jurang lebar antara angka yang disajikan di atas kertas dengan realitas ekonomi di Kota Kembang.
Ketua rapat, Drs. Heri Hermawan, MM.Pd., secara spesifik menyentil anomali pada sektor pajak parkir. Ia mengungkap adanya penurunan target yang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
”Dulu target pajak parkir dipatok Rp 45 miliar, tapi kenapa sekarang justru menciut jadi Rp 20 miliar? Ini menjadi pertanyaan besar,” tegas Heri.
Nada skeptis juga datang dari Anggota Pansus 15, Aan Andi Purnama. Ia menegaskan bahwa melampaui target bukanlah prestasi jika target tersebut sengaja dipasang rendah. Aan menyayangkan minimnya indikator kepatuhan dan pertumbuhan wajib pajak baru dalam paparan Pemkot.
”Target tidak selalu menggambarkan potensi. Saya melihat realisasi PAD justru turun. Kita butuh melihat tingkat kepatuhan, bukan sekadar angka serapan,” kritik Aan.
Isu kebocoran pajak menjadi “bom waktu” yang dilemparkan anggota dewan. Eko Kurnianto dan Indri Rindani mempertanyakan efektivitas monitoring di lapangan, terutama pada sektor Hotel, Restoran, dan Hiburan (HRH) yang dikenal sangat basah.
Bahkan, sebuah data mengejutkan diungkap oleh Erick Darmadjaya. Mengutip sumber internal, Erick memaparkan bahwa dari sekitar 500 ribu gedung di Kota Bandung, diduga ada 100 ribu gedung yang hingga kini belum terdaftar sebagai wajib pajak. Jika data ini valid, maka ada potensi pendapatan raksasa yang “menguap” atau sengaja tidak digarap oleh birokrasi.
Kritik Terhadap Sektor Pariwisata
Senada dengan itu, Maya Himawati menagih janji Wali Kota yang ingin menjadikan pariwisata Bandung sebagai nomor satu. Ia menilai kontribusi sektor ini terhadap PAD masih jauh dari harapan dan meminta Bapperinda melakukan evaluasi total.
Andri Rusmana menambahkan bahwa potensi parkir di Bandung, berdasarkan kajian yang pernah ada, seharusnya menyentuh angka Rp 80 miliar—empat kali lipat dari target yang dipasang Pemkot saat ini. “Apakah angka sekarang hasil kajian ilmiah atau sekadar angka biar terlihat meningkat?” tanyanya retoris.
Ultimatum Pansus
Menutup raker yang berlangsung panas tersebut, Pansus 15 memberikan ultimatum kepada jajaran Pemkot Bandung, termasuk Asisten Daerah 1 Asep C Cahyadi dan Kepala Bapenda Gun Gun Sumaryana.
Heri Hermawan meminta jawaban komprehensif dan tertulis atas seluruh kejanggalan data tersebut pada Senin mendatang. Publik kini menanti, apakah Pemkot Bandung mampu membuktikan integritas pengelolaan pajaknya, atau justru membenarkan tudingan adanya lost potential yang sistematis di balik angka-angka capaian yang tampak manis.
