Porosmedia.com – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel bukan lagi sekadar ketegangan regional, melainkan benturan hegemonik yang sedang meredefinisi tatanan dunia. Dalam pusaran ini, Indonesia diingatkan untuk tidak terjebak dalam langkah diplomasi simbolik yang berisiko mengaburkan posisi tawar nasional.
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM., memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tawaran Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut bisa menjadi langkah prematur jika tidak dilandasi oleh posisi independen yang kuat.
Aceng menilai niat Presiden Prabowo untuk memediasi pihak yang bertikai secara normatif memang mulia, namun secara struktural mengandung kelemahan strategis.
”Dalam teori hubungan internasional, mediasi hanya efektif jika mediator memiliki legitimasi absolut dari kedua belah pihak dan bebas dari bayang-bayang blok kekuatan besar. Tanpa itu, mediasi hanyalah ‘ilusi moral’ yang minim daya tawar nyata di meja perundingan,” tegas Aceng.
Ia menambahkan bahwa di tengah polarisasi global yang kian tajam, persepsi keberpihakan sangat mudah terbentuk. Tanpa memperkuat kemandirian politik terlebih dahulu, peran mediator justru berisiko mereduksi wibawa Indonesia menjadi sekadar instrumen kepentingan kekuatan global tertentu.
Alih-alih mengejar peran mediator individual, Aceng mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil langkah yang lebih konfrontatif terhadap arus dominasi global dengan membangun poros alternatif.
Revitalisasi KAA: Membangkitkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika sebagai platform Global South yang otonom. Ini bukan romantisme sejarah, melainkan instrumen strategis anti-hegemoni.
Konsolidasi OKI: Memperkuat Organisasi Kerja Sama Islam secara substantif untuk mendorong de-eskalasi kolektif, mengingat dimensi ideologis yang kuat dalam konflik Iran-Israel.
”Indonesia adalah negara Muslim terbesar; kita punya legitimasi moral untuk mengonsolidasi dunia Islam. Ini jauh lebih strategis daripada tampil sebagai mediator tunggal yang rawan ditolak oleh salah satu pihak,” jelasnya.
Aceng menekankan bahwa politik luar negeri Bebas Aktif harus dipahami sebagai sikap anti-dominasi dan pro-keadilan global, bukan sekadar slogan diplomatik. Indonesia tidak boleh terseret menjadi “satelit” dalam orbit kekuatan besar mana pun.
Kepemimpinan global Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita menawarkan diri sebagai penghubung, melainkan seberapa mampu kita mendesain arsitektur kekuatan baru.
”Jika Indonesia ingin besar, berhentilah berpikir sebagai jembatan bagi blok besar. Mulailah bertindak sebagai arsitek poros alternatif dunia yang mampu memaksa dunia mendengar suara Global South,” pungkas Aceng.
Sumber: ASH / PorosMedia
