Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menyatakan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas wartawan melalui rencana penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada tahun 2026. Program ini direncanakan bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan akan digelar di dua daerah, yakni Kota Bandung dan Kabupaten Majalengka.
Kota Bandung dijadwalkan menjadi lokasi pertama pelaksanaan UKW yang direncanakan berlangsung pada Februari 2026. Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas jurnalis di Jawa Barat di tengah tantangan industri media yang terus berubah.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahkmana, menyampaikan bahwa UKW dinilai penting untuk memastikan wartawan memiliki kompetensi profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Menurutnya, peran wartawan tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah memandang media dan wartawan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi hal yang perlu dipikirkan bersama,” ujar Bayu saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri di Kantor Diskominfo Jabar, Jumat (19/12/2025).
Data Dewan Pers menunjukkan, hingga akhir 2024 sekitar 30 ribu jurnalis di Indonesia telah memiliki sertifikat kompetensi. Namun demikian, angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan seiring jumlah dan sebaran media yang terus bertambah.
Selain UKW, Pemdaprov Jabar juga menyatakan komitmen untuk mendukung keberlangsungan media massa melalui keterbukaan informasi publik. Menurut Bayu, akses informasi yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ekosistem media yang sehat sekaligus memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat.
Meski demikian, Bayu mengakui adanya keterbatasan anggaran pada tahun berjalan. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi.
“Alokasi anggaran memang berkurang, tetapi kami berupaya agar pelayanan informasi kepada publik tetap berjalan. Informasi yang disampaikan harus tetap mencerdaskan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua PWI Jawa Barat, Ahmad Syukri, berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi wartawan, tetapi juga mengambil peran lebih jauh dalam menjaga keberlangsungan industri media. Menurutnya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui regulasi yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan media massa.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan insan pers agar sinergi antara pemerintah dan media tidak hanya bersifat programatik, tetapi juga struktural, terutama di tengah tekanan ekonomi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
