Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengumumkan lahirnya gerakan “Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota” sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi masyarakat untuk memperkuat keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di Kota Bandung.
Farhan menegaskan, Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat kembali menjadi pusat penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat. Namun, di tengah dinamika tersebut, aktivitas kota tetap berjalan normal.
“Hari ini membuka kita pada sebuah cakrawala baru. Kita membuktikan kuatnya ikatan konsolidasi dan kolaborasi di Kota Bandung,” ujar Farhan, Senin (1/9/2025).
Farhan menyebut, unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Pemkot Bandung memilih fokus pada pelayanan publik serta menjaga suasana tetap kondusif.
“Demo itu bagian dari demokrasi, harus diterima dengan baik. Kami mengikuti terus perkembangannya,” ungkapnya.
Program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota akan dimulai dari tingkat kecamatan. Bentuknya beragam, salah satunya Siskamling yang digalakkan kembali sejak akhir pekan lalu.
Gerakan ini tidak hanya melibatkan aparat, RT, dan RW, tetapi juga unsur legislatif. Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bandung bersepakat kembali ke daerah pemilihannya untuk ikut bersama warga menjaga lingkungan, baik dari sisi keamanan maupun kesejahteraan.
Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah pemulihan fasilitas publik pasca-aksi unjuk rasa. Titik-titik seperti Cikapayang, Sulanjana, Diponegoro, dan Jalan Sentot telah dibersihkan. Perbaikan penuh, termasuk traffic light dan CCTV, akan dilakukan setelah aparat memastikan situasi benar-benar kondusif.
Di sektor pendidikan, Farhan memastikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih berlangsung hingga evaluasi berikutnya.
“Hari ini dan besok masih PJJ. Jika hasil evaluasi menunjukkan situasi membaik, maka hari Rabu sekolah sudah kembali normal 100 persen,” tegasnya.
Farhan mengingatkan bahwa rangkaian unjuk rasa beberapa hari terakhir harus menjadi refleksi bagi pemerintah maupun dewan.
“Kita harus memastikan apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi benar-benar memberi manfaat sesuai aspirasi masyarakat,” katanya.
Gerakan ini dipimpin langsung oleh masing-masing kecamatan melalui musyawarah warga. Kehadiran anggota dewan di tingkat kecamatan diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Warga jaga warga itu hakikatnya menjaga wilayah. Karena itu, leading sector ada di setiap kecamatan. Hari ini seluruh kecamatan sudah melakukan koordinasi untuk menyelenggarakan musyawarah warga,” jelas Farhan.
