Porosmedia.com, Bandung, 20 Juli 2025 –
Gelombang kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kian meluas. Sejumlah kelompok masyarakat sipil, aktivis, hingga tokoh lokal mulai mempertanyakan arah kepemimpinan politik Dedi yang dinilai semakin menjauh dari semangat pelayanan publik dan dialog terbuka.
Banyak warga menilai, alih-alih menguatkan reformasi birokrasi dan partisipasi rakyat, Dedi justru terjebak dalam pencitraan populis yang dangkal dan tak menyentuh akar persoalan. Di beberapa daerah, seperti Bekasi, Cirebon, hingga Garut, aspirasi masyarakat kerap tak direspons dengan baik oleh birokrasi di bawah kepemimpinannya.
“Banyak janji yang disampaikan, tapi realisasinya minim. Kepala daerah itu harus hadir mendengarkan, bukan sekadar tampil di layar,” ujar salah satu warga Ujungberung – Bandung, saat dimintai tanggapannya.
Kritik juga datang dari kalangan profesional dan mantan relawan yang pernah mendukung Dedi di masa kampanye. Mereka menyoroti lemahnya keberpihakan terhadap isu lingkungan, penyelesaian konflik agraria, serta penataan birokrasi yang dinilai masih sarat kepentingan politik praktis.
“Alih-alih memimpin dengan hati, Dedi makin terlihat otoriter terhadap kritik. Ini sangat disayangkan,” ujar seorang analis kebijakan publik asal Bandung yang enggan disebut namanya.
Di sisi lain, pendekatan satu arah dalam pembangunan infrastruktur dan kebijakan anggaran juga menuai sorotan. Banyak program yang dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Gubernur untuk membuka ruang kritik dan introspeksi. Tanpa itu, kepercayaan publik bisa terus terkikis, dan gerakan sosial yang lebih besar bukan tidak mungkin akan muncul sebagai respons atas kekecewaan kolektif.
Porosmedia akan terus memantau dinamika ini dan menyuarakan suara-suara warga yang selama ini terpinggirkan.
