Porosmedia.com – Trans7 mencoba mencuci tangan dengan menyalahkan pihak ketiga terkait produksi konten pada program Xpose Uncensored. Padahal tanggung jawab mutlak atas video yang ditayangkan berada pada pihak Trans7. Dalam produksi konten televisi, setidaknya ada tahapan yang jelas dan berlapis:
1. Pra-Produksi — pengembangan ide dan konsep yang mencakup tujuan tayangan, sasaran, penulisan naskah, serta persiapan teknis dan peralatan.
2. Produksi — pengambilan gambar, pengarahan, pengambilan audio, dan pengaturan teknis di lapangan.
3. Pasca-Produksi — editing video, penyuntingan gambar dan audio, serta penggodokan materi akhir.
4. Penyiaran — peninjauan akhir, finalisasi, dan penayangan.
Dengan demikian, dari kompleksitas dan keteraturan tahapan tersebut, mustahil tidak ada campur tangan pihak Trans7 — paling tidak pada tahap Pra-Produksi dan Penyiaran. Karena itu, tayangan video tersebut sungguh menghina: ia menyerang dan menghancurkan marwah ulama dan pesantren secara terstruktur dan sistematis. Ini bukan kesalahan tak disengaja, melainkan terencana dan dipersiapkan dengan matang.
Ini adalah kejahatan luar biasa. Selain meminta maaf, Trans7 harus dibubarkan, dikenai denda besar atas pelecehan nama baik, dan aktor-aktor yang terlibat harus dihukum secara pidana.
Trans7 telah merencanakan tindakan sistematis untuk menghancurkan ulama dan pesantren. Padahal Indonesia tidak akan ada tanpa peran ulama dan pesantren, mereka telah berjuang dan mencerdaskan kehidupan bangsa beratus-ratus tahun sebelum kemerdekaan, dan tetap berkontribusi setelahnya, meski sering kali tidak mendapat keberpihakan negara. Negara kerap melakukan tipu muslihat musiman terhadap pesantren: penuh janji untuk memperhatikan, namun pada kenyataannya mengacuhkan. Undang-Undang No. 18 tentang Pesantren hanya menjadi pajangan; tidak ada manfaat nyata yang turun dari undang-undang itu sekadar olahan politisi busuk yang bertingkah sambil sowan ke pesantren.
Oleh : Ahmad Arip Puad Rifai
(Sekretaris Ansor Kab. Tasikmalaya)
