Sawala Mapag Sunda 2023 Sepakati Deklarasi Padjajaran

Forum Sunda Ngahiji sebagai Forum Konsolidasi Tokoh dan Organisasi Kasundaan

Jajat Sudrajat
istewa

Porosmedia.com, Bandung – Otje Djunjunan sekitar awal tahun 2022 yang kemudian melakukan Halal Bihalal serta Silaturahmi Idul Fitri 1443 H Masyarakat Sunda, 19 Juni 2022 di Musium Bahari Banuraja Batujajar, sekaligus sosialisasi rencana Pelaksanaan Kongres Sunda., yang dihadiri ratusan tokoh dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023 bertepatan dengan Dirgahayu Proklamasi Negara Republik Indonesia Ke-78 dan Hari Jadi atau Ulang Tahun Penetapan Provinsi Jawa Barat oleh Presiden Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno, 19 Agustus 1945 sebagai Provinsi Pertama di Indonesia bersama 7 Provinsi lainnya, Melaksanakan “ Sawala Mapag Sunda Ka Harepna” . Sawala ini dihadiri sekitar 250 tokoh dan organisasi kasundaan yang berasal dari kabupaten/kota se Jawa Barat, utusan dari Perkumpulan dan Paguyuban Urang Banten, Tokoh Betawi dan Sunda dari Jakarta, Tokoh-tokoh Asosiasi Profesi, Kaum Intelektual Sunda, Para Purnawirawan TNI/POLRI, Tokoh Generasi Muda Sunda, Tokoh Kesultanan dan Kerajaandari Sumedang,Banten dan Cirebon, utusan dari sunda Pangumbaraan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, serta ratusan Sunda

Pangumbaraan se-Nusantara serta Diaspora Sunda.

Prof Dr Ir. Ganjar Kurnia Kasepuhan Sunda yang bertindak sebagai pengundang bersama Dr (Hc) Dra Hy. Popong Oye Djunjunan, Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, SE, MAP (KSAL 2014-2018) dan Dr (Hc) Ir. Burhanudin Abdullah Mantan Menko EKUIN Era Gus Dur dan Gubernur BI 2003-2008, menyatakan bahwa Sawala ini membahas beberapa agenda Strategis yang menentukan masa depan urang Sunda : (1) Adeg-adeg Tangtungan Sunda (Jati Dir) ,; (2) Nyaah ka Sunda (Persoalan Agraria, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Tatar Sunda); (3) Ngaronjatkeun Ekonomi Urang Sunda (Meningkatkan Tarap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Sunda); dan (4) Merumuskan Strategi Kebudayaan untuk Membangun Peradaban Sunda Maju dan Unggul. Acara ini sengaja di modetari oleh Mahpudi, MT (Ketua IKAPI JABAR) yang merupakan trah demayon-cirebon, untuk menunjukkan inklusivitas kebudayaan

Baca juga:  Arteria Dahlan Minta Kajati Dipecat Karena Berbahasa Sunda, Yana: Itu Bahasa Ibu

sunda dan sub culturenya.

Anggota DPD RI Jawa Barat Dra Hj. Eni Sumarni, Mkes menyatakan bahwa masyarakat Tatar Sunda khususnya Jawa Barat saat ini tidak mendapatkan perlakukan yang adil dari pemerintah pusat terutama dari hak perimbangan keuangan pusat dan daerah , sejak 25 tahun Reformasi. Moratorium pemekaran sejak Masa Reformasi membuat Jawa Barat dengan 50 juta penduduk kehilangan kesempatan mendapatkan hak keuangan yang konstitusional sebesar Rp. 30 Trilyun/Tahun yaitu 28 Triliun dari kurangnya 14 CPDOB (Daerah Otonomi Baru) dan 2 Trilyun /tahun dari perbedaaan 2000 desa dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Bila ditambah dengan tuntutan keadilan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan ekonomi bidang energy, industri, apalagi moneter dari 16000 triliun perputaran fiskal dan moneter di Tatar Sunda jumlahnya bisa mencapai Rp. 50 Triliun, artinya tidak perlu ada kemiskinan ekstrim di Tatar Sunda yang makmur ini, apalagi masalah stunting serta SDM yang tertinggal karena tidak mampu sekolah ke Pendidikan menengah atas, ujarnya.

Baca juga:  Belajar Dari Sejarah Purnawirawan Menggugat Politik Kekuasaan Yang Kolonialialistik

Dra Hj. Eni Sumarni, Mkes menegaskan Sunda ini banyak tokoh-tokoh yang berkualifikasi negarawan yang berkaliber nasional bahkan dunia, bahkan Ketua ORMAS Agama Islam terbesar dan Katolik Dunia adalah orang Sunda. Saya setuju dengan pernyataan Dr (Hc) Burhanudin Abdullah, MA yang tidak ada di Sunda adalah Gunung Pananggehan (Boards of Trustees) yaitu kelompok tokoh yang bersatu dengan visi dan misi yang sama untuk menegakkan marwah Sunda dan merebut apa yang menjadi Hak Sunda di Negara ini, dan pada Sawala ini Harus dibentuk.

Pendapat Anggota DPD RI ini, disetujui juga oleh Ketua Majelis Adat Sunda Ari Subagja Hussein, bangs aini telah kehilangan arah dan kedaulatan rakyatnya karena tidak adanya Majelis yang merupakan representasi kedaulatan Rakyat, di nasional kita tidak memiliki namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di Sunda tidak ada Majelis Luhur sebagai wadah tokoh-tokoh untuk mengayomi dan melindungi urang Sunda. Masyarakat Sumatera Barat mempunyai kaum ninik mamak yang kompak, dan baru baru ini di Draft RUU Provinsi Khusus Jakarta Raya, dimasukan pasal tentang pembentukan Majelis Kaum Betawi. Saya Usul nama Gunung Pananggehan di Sunda itu adalah Majelis Permusyawartan Rakyat Sunda (MPRS) yang lebih bersifat kenegaraan atau Majelis Permusyawaratan Sunda yang pernah diajukan Almarhum Ketua AMS Noeri Ispanji Firman, ujarnya.

Baca juga:  Yana Mulyana Berkunjung Ke Tempat Wisata Edukasi Warung Kebon Cipadung Kulon

Panitia Pengarah Acara Sawala Mapag Sunda Ka Hareupna Andri P. Kantaprawira, S.IP,MM dan Ketua Panitia Dr. Nina Kumia Hikmawat, SE, MM berharap acara im karena diselenggarakan di Universitas Padjadjaran yang merupakan hasil aspirasi pendahulu pejuang

pergerakan sunda di Kongres Pemuda Sunda 1956, hasil Sawala ini adalah DEKLARASI

PADJADJARAN. Kesepakatan Deklarasi Padjadjaran ini, yang kemudian dijadikan bahanbahan untuk disusun menjadi kesepakatan Langkah perjuangan Sunda untuk menjadi Suku Bangsa yang Mulia (dihargai suku bangsa lain) dan Nusantara yang Jaya (Indonesia yang bersatu, adil dan makmur). Acara Sawala ini dengan visi Sunda Mulia Nusantara Jaya, kita ingin meninfdaklanjuti estafet cita-cita Oto Iskandar di Nata dan Ir. Djuanda Kartawijaya, yang

dilaksanakan dengan strtaegi kebudayaan dan peradaban yang sesuai zamannya (milineal, 4.0 dan 5.0).

Bandung, 19 Agustus 2023 Graha Sanusi Hardjadinata — Universitas Padjadjaran

Andri Perkasa K antaprawira, S.IP, MM (Panitia Pengarah) Dr. Nina Kurmia Hikmawati, MT (Ketua Panitia).