Porosmedia.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi salah satu momentum penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Putusan ini tidak hanya mencabut frasa kunci dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, tetapi juga menutup celah hukum yang selama bertahun-tahun memungkinkan perwira Polri aktif menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun.
Dalam konteks reformasi sektor keamanan, putusan MK ini dinilai sebagai koreksi konstitusional terhadap praktik yang dianggap mengaburkan batas antara kewenangan kepolisian dengan ranah birokrasi sipil.
Polisi Aktif di Jabatan Sipil: Praktik yang Lama Dipersoalkan
Sejumlah perwira tinggi Polri aktif diketahui menduduki jabatan strategis di kementerian, lembaga negara, maupun badan non-struktural. Mereka ditugaskan melalui mekanisme penugasan Kapolri, sebuah celah hukum yang selama ini dimungkinkan oleh Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri.
Beberapa contoh jabatan yang kini menjadi sorotan publik antara lain:
Ketua KPK – Komjen Pol. Setyo Budiyanto
Sekjen KKP – Komjen Pol. Rudy Heriyanto
Sekjen Kemenkumham – Komjen Pol. Nico Afinta
Sestama Lemhanas – Komjen Pol. Panca Putra Simanjuntak
Kepala BNN – Komjen Pol. Marthinus Hukom
Pejabat Irjen di berbagai kementerian
Sekjen DPD RI, pejabat di BNPT, BSSN, dan lainnya
Penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil ini telah lama menimbulkan perdebatan publik, terutama terkait prinsip netralitas, persaingan jabatan dalam ASN, hingga kekhawatiran kembalinya pola “dwifungsi” ala masa lalu.
Putusan MK: Menghapus Celah, Mengembalikan Kepastian
Putusan MK menyasar satu frasa penting: “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”
MK menilai frasa ini mengubah makna pasal utama dan menciptakan anomali hukum. Sebagai penjelasan, frasa tersebut tidak boleh menambah atau membentuk norma baru, namun faktanya justru memberikan pengecualian yang bertentangan dengan batang tubuh UU Polri.
Dengan dihapusnya frasa tersebut, MK menegaskan kembali aturan dasarnya:
“Anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi Polri wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”
Keputusan ini bersifat final dan mengikat.
Alasan Filosofis dan Konstitusional Putusan MK
1. Kepastian Hukum
Celah penugasan Kapolri terbukti menciptakan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum bagi ASN maupun pejabat sipil lain yang bersaing dalam jabatan serupa.
2. Persamaan di Hadapan Hukum
Polisi aktif memiliki kewenangan koersif yang tidak dimiliki pejabat sipil. Ketika kewenangan ini dibawa ke jabatan sipil, terjadi ketidakseimbangan yang dapat melanggar prinsip equality before the law.
3. Supremasi Sipil dan Semangat Reformasi
MK menilai praktik penempatan polisi aktif secara luas di jabatan sipil berpotensi mengembalikan pola dwifungsi yang bertentangan dengan agenda reformasi 1998.
4. Netralitas Polri
UU Polri menegaskan bahwa Polri harus netral secara politik. Penempatan strategis di kementerian atau lembaga sipil berpotensi melahirkan konflik kepentingan dan gangguan netralitas.
Konsekuensi Hukum: Jabatan yang Tidak Sah Jika Tidak Mengundurkan Diri
Setelah frasa dicabut, setiap anggota Polri yang masih aktif tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menduduki jabatan sipil.
Implikasinya:
1. Pejabat Wajib Memilih
Tetap di jabatan sipil → harus mundur atau pensiun dari Polri
Tetap aktif di Polri → harus kembali ke institusi Polri dan melepas jabatan sipil
2. Tidak Ada Masa Transisi
Pakar hukum menyatakan putusan MK berlaku seketika. Tidak ada ketentuan masa transisi dalam amar putusan.
3. Potensi Masalah Legitimasi
Keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pejabat aktif Polri yang masih menduduki jabatan sipil setelah putusan dapat dipersoalkan dari sisi legalitas.
Respons Pemerintah dan Polri: Menghormati, Menyiapkan Penyesuaian
Pemerintah melalui sejumlah pejabat istana menyatakan menghormati dan menunggu salinan resmi putusan untuk menentukan langkah administratif.
Polri menyatakan siap mematuhi putusan MK dan tengah mengkaji langkah teknis penarikan atau pengunduran diri para perwira yang ditempatkan di jabatan sipil.
Koordinasi lintas lembaga kini menjadi kunci agar implementasi putusan dapat berlangsung tanpa mengganggu fungsi lembaga negara yang dipimpin oleh perwira Polri.
Bagaimana Nasib Ketua KPK dan Kepala BNN?
Pakar hukum tata negara menegaskan bahwa pejabat Polri yang memimpin lembaga seperti KPK, BNN, BNPT, BSSN, dan lembaga lain yang secara struktur adalah lembaga sipil:
Tidak dapat lagi bersandar pada mekanisme penugasan Kapolri.
Harus mundur dari Polri atau kembali ke institusi Polri.
Jika tidak, jabatan tersebut menjadi inkonstitusional secara otomatis.
Tonggak Baru Reformasi Lembaga Keamanan
Putusan MK ini menjadi titik balik penting dalam membangun kembali batas tegas antara ranah penegakan hukum kepolisian dan ranah birokrasi sipil. Selain menghapus celah hukum yang bertahun-tahun menjadi perdebatan, keputusan ini menguatkan komitmen negara terhadap:
supremasi sipil,
profesionalisme Polri,
sistem merit ASN,
serta prinsip konstitusional equal before the law.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah, Polri, dan lembaga-lembaga terkait untuk menata ulang struktur pejabat sipil yang berasal dari Polri aktif—agar seluruh jabatan sipil kembali berada di bawah kerangka hukum yang pasti, legitim, dan sesuai mandat reformasi.
