Porosmedia.com, Bandung – Gelombang pemeriksaan terhadap delapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menandai babak baru dalam penegakan hukum di tubuh birokrasi daerah. Aroma dugaan jual beli jabatan dan penyalahgunaan wewenang yang selama ini hanya berembus sebagai isu internal, kini mulai menampakkan wajah aslinya di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Menurut keterangan resmi yang dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, sejumlah pejabat eselon—termasuk kepala bagian dan kepala bidang—telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. “Kemarin kelihatannya ada sekitar delapan kepala OPD yang sudah dipanggil,” ujarnya singkat.
Namun di balik pernyataan normatif itu, sumber internal yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa jajaran yang diperiksa mencakup kombinasi antara lima kepala dinas dan tiga pejabat setingkat kepala bagian, yang dalam struktur birokrasi disebut memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan teknis dan alokasi proyek.
Dugaan sementara mengarah pada beberapa instansi seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Koperasi dan UKM (KUKM), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Penyidik Kejaksaan dikabarkan telah melakukan penggeledahan di dua lokasi kunci, yakni kantor Dishub dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, ponsel, serta laptop yang diduga berkaitan dengan proses transaksional dalam mutasi jabatan dan pengkondisian proyek.
Tak berhenti di level teknis, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, juga dikonfirmasi telah menjalani pemeriksaan. Ia dicecar berbagai pertanyaan mengenai pola rekrutmen pejabat dan indikasi praktik pengkondisian proyek. “Semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah. Ini masih tahap klarifikasi,” ucap Erwin ketika klarifikasi pemberitaan OTT dibeberapa media.
Meski pemeriksaan baru sebatas saksi, geliat ini menandai pergeseran penting dalam pola penegakan hukum terhadap pejabat daerah yang selama ini cenderung berjalan di tempat. Sumber di lingkaran pemerintahan menyebutkan bahwa isu jual beli jabatan bukan hal baru di lingkungan birokrasi Bandung. Proses pengisian jabatan kerap diwarnai kompromi, tekanan politik, bahkan “tarif jabatan” yang beredar secara terselubung.
Pengamat kebijakan publik dan politik Wempy Syamkarya, menilai langkah Kejaksaan patut diapresiasi.
“Jika kasus ini benar-benar dibongkar tuntas, maka ini bisa menjadi momentum penting bagi reformasi birokrasi di Kota Bandung. Tapi harus diingat, yang dibutuhkan bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga keberanian politik untuk memutus rantai patronase jabatan,” ujarnya kepada Porosmedia.com.
Sementara itu, Sekda Iskandar dalam video pendek Republika mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional di tengah pusaran penyidikan ini. “Kita hormati proses hukum, dan pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” katanya.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kota Bandung yang tengah berupaya menegakkan prinsip good governance di tengah sorotan publik terhadap kinerja birokrasi dan moralitas pejabatnya.
Jika benar terbukti ada praktik jual beli jabatan, maka yang terancam bukan hanya karier sejumlah pejabat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap integritas Pemkot Bandung secara keseluruhan.
Sebaliknya, bila penyidikan membuktikan tidak adanya pelanggaran, maka transparansi hasil pemeriksaan menjadi penting agar tidak menimbulkan stigma yang merusak reputasi birokrasi.
Kejaksaan Negeri Bandung hingga kini belum mengumumkan hasil resmi pemeriksaan delapan pejabat tersebut, namun sejumlah langkah awal yang dilakukan—dari penggeledahan hingga penyitaan dokumen—menandai bahwa penyelidikan tengah memasuki fase serius.
Masyarakat Bandung kini menunggu, apakah kasus ini akan berhenti di meja klarifikasi, atau berkembang menjadi babak baru dalam pemberantasan korupsi struktural di daerah.
Catatan Redaksi:
Porosmedia.com akan terus memantau perkembangan kasus ini secara independen dan mendalam. Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme yang tajam, faktual, dan berimbang tanpa tunduk pada tekanan politik maupun kekuasaan.
Foto : Pikiran Rakyat & Koran Mandala
Video : Republika
