Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang lebih efisien, transparan, serta berpihak pada kepentingan dan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Farhan menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran, dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen Raperda APBD 2026 agar pelaksanaan anggaran tahun depan berjalan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemkot Bandung akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi warga. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan fiskal,” ujar Farhan di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Menanggapi sejumlah sorotan fraksi mengenai pengelolaan belanja pegawai dan efektivitas program, Farhan menekankan bahwa Pemkot Bandung terus melakukan rasionalisasi belanja rutin dan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan.
Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Dalam konteks dinamika fiskal nasional serta penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Bandung tetap memprioritaskan sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Justru ini menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk bekerja lebih efisien dan inovatif,” kata Farhan.
Selain efisiensi belanja, Pemkot Bandung juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Farhan menjelaskan bahwa penguatan potensi ekonomi lokal menjadi kunci bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan kota.
“Bandung memiliki ekosistem ekonomi kreatif dan sektor jasa yang kuat. Kita akan terus mendorong kontribusinya terhadap PAD, namun tetap dengan prinsip tidak membebani masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Farhan menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot dan DPRD dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026. Ia berharap rancangan anggaran tersebut dapat disahkan tepat waktu dan dijalankan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, serta berorientasi pada kesejahteraan warga Kota Bandung.
