Oleh: Irwan Nurwansyah (Pemerhati Sosial, tinggal di Jakarta)
Porosmedia.com – Fenomena krisis usia seperempat abad (quarter-life crisis) pada rentang umur 20 hingga 35 tahun belakangan kerap disederhanakan sekadar persoalan “kurang bersyukur,” “terlalu banyak healing,” atau kegagalan manajemen pribadi. Narasi populer mendorong anak muda untuk membereskan masalah keuangan dengan rumus idealis 50/30/20 atau mengasah satu kecakapan khusus (upskilling).
Namun, jika dibedah secara kritis, tekanan berat yang dialami generasi produktif hari ini bukanlah kegagalan individu semata, melainkan buah dari pergeseran struktur ekonomi-politik global dan domestik yang membebankan risiko sistemis ke pundak perseorangan.
Realitas Gaji vs Inflasi Struktural
Gagasan bahwa generasi muda berkesulitan finansial akibat gaya hidup FOMO (Fear of Missing Out) memicu bias kelas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal dan tenaga kerja berstatus kontrak (PKWT) mendominasi angkatan kerja muda. Ketika upah minimum disesuaikan berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang mengedepankan efisiensi biaya produksi, kenaikan upah riil sering kali tergerus oleh kenaikan harga bahan pokok serta inflasi sektor properti.
Di kota-kota besar seperti Jabodetabek, laju kenaikan harga tanah jauh melampaui kurva akumulasi pendapatan kelas pekerja muda. Menghadapkan situasi ini dengan wejangan “kurangi ngopi dan mulailah menabung” adalah penyederhanaan yang mengabaikan ketimpangan akses terhadap kepemilikan aset dasar.
Komodifikasi Kerentanan dan Jebakan Keuangan Digital
Di tengah menyempitnya lapangan kerja formal dan maraknya gelombang PHK di sektor industri kreatif serta manufaktur, penetrasi layanan keuangan digital seperti Pinjaman Online (Pinjol) dan Paylater hadir bukan sekadar sebagai alat konsumsi, melainkan sebagai katup pengaman darurat (survival mechanism).
Ketika jaring pengaman sosial negara belum sepenuhnya mampu mengover kebutuhan mendesak di masa transisi kerja, instrumen finansial berbiaya tinggi ini mengisi celah tersebut. Akibatnya, kerentanan ekonomi anak muda justru dikomodifikasi menjadi komoditas pasar keuangan yang berisiko memperpanjang siklus kemiskinan relatif.
Fenomena Sandwich Generation: Beban Ganda Demografi
Generasi muda saat ini kerap menanggung beban sandwich generation—harus menopang hidup pribadi sembari menunjang ekonomi orang tua yang memasuki usia pensiun tanpa jaminan hari tua yang memadai. Ini merupakan implikasi dari belum optimalnya cakupan perlindungan sosial masa tua secara menyeluruh pada era sebelumnya.
Ekspektasi keluarga yang tinggi tidak lahir di ruang hampa, melainkan cerminan dari tiadanya penopang sistematis bagi kelompok lansia, sehingga fungsi jaminan sosial teralihkan secara domestik kepada anak.
Mengubah Sudut Pandang: Dari Narasi Personal ke Solusi Kebijakan
Menghadapi krisis ini, masyarakat tidak bisa terus-menerus disusupi doktrin bahwa solusi atas masalah struktural adalah penyesuaian mental semata. Komitmen bersama diperlukan untuk mendesak hadirnya kebijakan publik yang lebih berpihak:
Kepastian Kerja: Penguatan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dan lepas (gig workers) agar memiliki jaminan pendapatan dan akses jaminan sosial yang setara.
Keterjangkauan Hunian: Intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian berkonsep social housing di kawasan perkotaan yang terintegrasi transportasi publik, guna menahan laju spekulasi harga properti.
Literasi dan Proteksi Finansial: Pengawasan ketat terhadap suku bunga dan praktik penagihan teknologi finansial guna mencegah jebakan utang pada usia produktif.
Generasi muda usia 20-35 tahun bukanlah generasi yang lemah; mereka adalah kelompok yang sedang bernavigasi di tengah bentangan arus ekonomi yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Sudah saatnya menghentikan stigmatisasi dan mulai membangun ekosistem pendukung yang adil bagi masa depan mereka.
