Porosmedia.com, Subang – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akhirnya menegaskan bahwa air minum dalam kemasan merek Aqua memang bersumber dari mata air pegunungan Subang. Klarifikasi itu disampaikan setelah pernyataannya dalam forum publik sebelumnya menuai reaksi keras dari warganet, akademisi, hingga aktivis lingkungan yang menilai ucapannya keliru secara ilmiah dan potensial menyesatkan publik.
Dalam video yang beredar luas, KDM tampil di tengah warga dan petugas lapangan dengan gaya khasnya—populis, terbuka, dan penuh gestur spontan. Namun, peristiwa ini justru menjadi cermin baru tentang betapa rentannya ruang komunikasi pejabat publik terhadap efek viral, terutama ketika pernyataan tidak disertai ketelitian faktual yang cukup.
Ketika Klarifikasi Menjadi Ujian Kepemimpinan
Klarifikasi KDM bukan sekadar soal air minum kemasan. Ia mencerminkan dinamika yang lebih dalam: tentang bagaimana seorang pemimpin menghadapi kritik publik di era keterbukaan digital.
Langkah cepat meluruskan ucapan memang patut diapresiasi, tetapi publik juga menuntut konsistensi—bahwa setiap kata pejabat bukan hanya representasi pribadi, melainkan juga posisi institusional dan simbol tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Fenomena ini menunjukkan satu hal: di era digital, kesalahan naratif pejabat bisa berdampak lebih besar daripada kesalahan administratif. Ia menembus batas birokrasi dan langsung menguji kepercayaan publik.
Subang, Sumber Air, dan Sensitivitas Ekologis
Subang bukan sekadar titik geografis di peta Jawa Barat. Ia adalah wilayah yang dikenal memiliki cadangan air pegunungan melimpah dan menjadi sumber produksi berbagai merek air minum nasional. Bagi masyarakat lokal, mata air bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas ekologis yang membentuk kebanggaan daerah.
Oleh karena itu, ketika pernyataan seorang gubernur dinilai mengaburkan fakta ilmiah tentang sumber air, publik merespons bukan semata karena fanatisme terhadap merek, melainkan karena kesadaran ekologis dan kedaulatan sumber daya alam.
Antara Fakta, Persepsi, dan Tanggung Jawab Komunikasi
Publik hari ini tidak lagi pasif. Setiap ucapan pejabat dianalisis, dibandingkan, dan diuji oleh masyarakat digital yang melek informasi.
Dalam kasus ini, reaksi publik terhadap ucapan KDM adalah bentuk koreksi sosial yang muncul spontan dari bawah. Ia menjadi bukti bahwa netizen bukan sekadar komentator, melainkan bagian aktif dari mekanisme checks and balances baru di ranah komunikasi publik.
KDM akhirnya mengoreksi ucapannya. Tapi peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting: pejabat publik bukan hanya dituntut cepat dalam klarifikasi, melainkan juga presisi dalam setiap pernyataan. Sebab, dalam politik era media sosial, satu kalimat yang kurang tepat bisa menimbulkan distorsi persepsi dan ketegangan antara publik, industri, dan pemerintah.
Bedah Hukum: Siapa Berhak atas Air Tanah dan Mata Air?
Isu air bukan sekadar urusan sains atau reputasi merek. Ia juga menyentuh ranah hukum dan keadilan lingkungan. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, setiap pemanfaatan air tanah untuk industri wajib memiliki SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) dan menjalankan kewajiban konservasi.
Namun, di lapangan, praktik sering kali tidak seideal teks undang-undang:
Pengawasan lemah, terutama terhadap perusahaan besar yang memanfaatkan air dalam volume tinggi.
Ketidakterbukaan data izin dan volume pengambilan membuat publik sulit mengawasi.
Di sejumlah daerah, masyarakat mengeluhkan penurunan muka air tanah yang beriringan dengan meningkatnya operasi industri air minum.
Ketika pengawasan pemerintah longgar dan transparansi rendah, isu lingkungan mudah bergeser menjadi polemik politik, bahkan moral. Dalam konteks ini, klarifikasi pejabat soal sumber air tak lagi sekadar “meluruskan informasi”, tetapi juga menyentuh sensitivitas publik terhadap keadilan ekologis.
Kontrol Sosial dan Partisipasi Publik
Masyarakat tidak lagi bisa diposisikan sebagai penonton. Mereka berhak menuntut transparansi atas:
Asal sumber air yang digunakan oleh perusahaan AMDK,
Izin dan volume pengambilan air tanah,
Dampak lingkungan terhadap warga sekitar, serta
Tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Bentuk kontrol publik bisa berupa pelaporan langsung ke instansi ESDM, advokasi oleh lembaga konsumen, hingga gugatan class action jika terbukti terjadi kerugian ekologis dan sosial.
Sebab, air bukan komoditas privat, melainkan hak dasar yang dijamin konstitusi.
Pelajaran yang Lebih Besar
Klarifikasi KDM menjadi refleksi penting bagi pejabat di seluruh tingkatan: bahwa komunikasi publik harus disertai ketelitian ilmiah, tanggung jawab moral, dan kesadaran ekologis.
Di satu sisi, KDM menunjukkan jiwa terbuka untuk mengoreksi diri. Di sisi lain, publik menegaskan bahwa ketepatan informasi pejabat bukan sekadar formalitas—melainkan fondasi kepercayaan publik di tengah krisis transparansi dan kebisingan digital.
Pada akhirnya, isu “Aqua dan mata air Subang” bukan sekadar tentang sumber air, tetapi tentang sumber kepercayaan:
Apakah pejabat publik kita benar-benar memahami dampak dari setiap kalimat yang diucapkan di hadapan rakyatnya?
https://www.facebook.com/share/r/19rzkJG8Pb/
