Porosmedia.com, Jakarta — Kepala Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Djunaedi Mulyono, terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) periode 2026–2031. Ia terpilih secara aklamatif dalam Musyawarah Nasional (Munas) V APDESI yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Kemenangan aklamatif tersebut bukan sekadar hasil kontestasi internal organisasi, melainkan refleksi dari akumulasi harapan kepala desa di berbagai daerah. Djunaedi dipandang sebagai figur yang memiliki pengalaman konkret mengelola desa, di tengah kritik meluas bahwa banyak kebijakan nasional kerap menempatkan desa hanya sebagai pelaksana, bukan pengendali.
Selama tiga periode memimpin Desa Ponggok, Djunaedi berhasil mengubah desa yang sebelumnya tergolong tertinggal menjadi desa dengan kemandirian ekonomi yang menonjol. Pendapatan Asli Desa (PAD) Ponggok tercatat mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun, sementara aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah berkembang hingga kisaran Rp30 miliar.
Keberhasilan tersebut ditopang oleh pengelolaan potensi lokal secara sistematis, terutama pemanfaatan sumber daya air menjadi destinasi wisata unggulan. Umbul Ponggok menjadi ikon nasional desa wisata yang tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi warga.
Selain sektor ekonomi, Ponggok dikenal dengan kebijakan sosial progresif, salah satunya program “Satu Keluarga Satu Mahasiswa”. Melalui skema beasiswa Rp500 ribu per bulan, desa secara sadar menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang pembangunan.
“Investasi desa paling penting adalah pendidikan. Tanpa SDM unggul, desa hanya akan terus bergantung,” ujar Djunaedi dalam sambutannya saat pemilihan Ketua Umum APDESI.
Terpilihnya Djunaedi terjadi di tengah menguatnya kegelisahan kepala desa terhadap sejumlah program strategis nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, yang dinilai masih dominan bersifat top–down. Dalam konteks ini, APDESI di bawah kepemimpinan baru diharapkan tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menjadi kekuatan tawar desa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Munas V APDESI sendiri diikuti oleh 37 Dewan Pengurus Daerah APDESI dari seluruh provinsi di Indonesia dan dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa Yandri Susanto. Pemerintah menekankan peran strategis desa dalam agenda kedaulatan pangan dan pembangunan nasional.
Namun, bagi banyak kepala desa, pesan utama Munas kali ini lebih mendasar: desa menuntut ruang lebih besar untuk mengelola, mengawasi, dan menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri.
“APDESI adalah gerbong besar. Tugas kami ke depan adalah memastikan desa tidak sekadar menerima program, tetapi ikut menentukan arah kebijakan,” tegas Djunaedi.
Terpilihnya Kepala Desa Ponggok sebagai Ketua Umum APDESI sekaligus menjadi ujian. Apakah APDESI mampu menjelma menjadi organisasi perjuangan desa yang kuat, atau kembali larut dalam rutinitas struktural, akan sangat ditentukan oleh kepemimpinan lima tahun ke depan.
