Porosmedia.com, Bandung – Perkumpulan Aktivis 98 (PA98) mengecam keras dugaan tindakan represif aparat keamanan dalam menangani demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026). PA98 mendesak pemerintah dan pimpinan kepolisian segera mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan serta membebaskan para peserta aksi yang ditangkap.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 154 orang diamankan paska kericuhan yang mewarnai aksi demonstrasi dari Selasa malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Pihak kepolisian menyatakan kericuhan dipicu oleh aksi sekelompok massa yang diduga melemparkan petasan, bom molotov, dan batu ke arah Gedung DPRD DIY.
Ketua Umum Presidium PA98, Muhamad Surya Wijaya, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Menurutnya, gerakan mahasiswa memiliki peran vital sebagai kontrol sosial dalam mengawal kebijakan publik.
“Mahasiswa memiliki hak penuh untuk menyuarakan kebebasannya. Jika kelompok mahasiswa tidak mengambil peran kontrol sosial, lantas siapa lagi? Di tengah maraknya kepentingan kelompok, gerakan mahasiswa murni menyuarakan aspirasi rakyat dan itu wajib dihargai. Tindakan represif terhadap mereka jelas tidak berperikemanusiaan,” ujar Surya Wijaya saat memberikan keterangan di Bandung, Rabu (11/11/2026).
Surya menyoroti indikasi penggunaan kekuatan berlebihan (excessive force), dugaan intimidasi, hingga penyiapan armada berlapis baja dalam penanganan massa aksi. Ia mendesak agar seluruh prosedur penanganan di lapangan dievaluasi secara transparan dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
PA98 juga menyatakan dukungan penuh atas sikap resmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM yang mengecam segala bentuk kekerasan terhadap mahasiswa. Kampus dinilai harus tetap steril dari tindakan intimidatif dan konsisten menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PA98, Lukman Nurhakim, mengkritik pola penanganan demonstrasi yang cenderung mengedepankan pendekatan represif. Menurutnya, praktik semacam itu mengindikasikan kemunduran demokrasi yang mengingatkan publik pada pola kekuasaan era Orde Baru.
“Cara-cara represif seperti ini sangat identik dengan perilaku aparat masa Orde Baru. Sungguh ironis ketika hal ini masih berulang setelah 32 tahun era Reformasi berjalan. Kami aktivis 98 mengecam keras pendekatan kekerasan tersebut dan meminta kepolisian mengedepankan pola humanis,” tegas Lukman.
Dukungan Sembilan Tuntutan dan Tujuh Desakan PA98
Selain mengecam tindakan represif, PA98 menyatakan soliditasnya terhadap sembilan pokok tuntutan yang diusung mahasiswa. Isu strategis tersebut mencakup penegakan supremasi sipil dan pembatasan peran militer pada ranah sipil, penuntasan kasus penembakan di Aceh dan Papua, hingga penanganan serius atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mahasiswa juga menyoroti keadilan sistem perpajakan agar tidak memberatkan masyarakat kecil, evaluasi usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, penghentian kriminalisasi pengemudi ojek online, hingga peninjauan ulang Perda Jaga Warga serta aturan larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Tuntutan lain mencakup jaminan upah layak pekerja, keterjangkauan biaya pendidikan tinggi, serta pengusutan tuntas dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida.
Atas eskalasi situasi tersebut, PA98 melayangkan tujuh desakan resmi kepada pemerintah dan institusi kepolisian:
- Hentikan Represi: Menghentikan segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap mahasiswa serta warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
- Bebaskan Massa Aksi: Membebaskan seluruh peserta aksi yang ditangkap dan menjamin hak akses bantuan hukum tanpa hambatan.
- Usut Pelanggaran Prosedur: Mengusut secara terbuka dan independen dugaan penganiayaan serta penyalahgunaan prosedur oleh oknum aparat pada aksi 10 November 2026.
- Hormati Ruang Akademik: Menjaga dan menghormati institusi kampus sebagai ruang aman bagi demokrasi dan kebebasan akademik.
- Jaga Supremasi Sipil: Memastikan instansi militer tidak dilibatkan dalam penanganan ketertiban sipil di luar ketentuan konstitusi.
- Evaluasi Total Institusi: Mendesak Kapolri, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI melakukan evaluasi menyeluruh serta membuka hasil investigasi kepada publik.
- Buka Ruang Dialog: Mendesak pemerintah pusat maupun daerah membuka ruang dialog konstruktif bersama mahasiswa untuk merespons tuntutan yang disampaikan.
PA98 mengingatkan agar negara tidak memosisikan mahasiswa sebagai musuh hanya karena menyampaikan kritik. Semangat Reformasi 1998 harus tetap dijaga melalui penegakan HAM, transparansi tata kelola pemerintahan, kebebasan berpendapat, dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
