Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menggelar program tahunan Gebyar Bandung Utama 2026 di Taman Saturnus, Kecamatan Rancasari, Minggu (18/10/2026). Meski disambut antusias warga melalui kehadiran Samsat Keliling hingga operasi beras murah, kegiatan terpadu ini memantik sorotan kritis publik terkait efektivitas solusi jangka panjang Pemkot dalam mengatasi tingginya lonjakan harga bahan pokok serta konsistensi pemerataan pelayanan administrasi daerah.
Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang tersebut, Pemkot Bandung memboyong sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lintas sektor. Fokus utama yang disergap ratusan warga lokal adalah layanan pengesahan STNK/PKB via Samsat Keliling, percepatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rengse Sapoe oleh Bapenda, serta Bazar Sembako Murah.
Namun, tingginya antusiasme masyarakat terhadap pasar murah justru merefleksikan tingginya tekanan ekonomi warga di tingkat tapak akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok—khususnya beras—yang belum kunjung stabil di pasar tradisional Kota Bandung.
Faisal, salah seorang warga Rancasari, mengapresiasi keberadaan operasi pasar murah tersebut meski mengakui hal itu didasari oleh ketidakmampuan pasar reguler menyediakan harga yang terjangkau.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bandung… Kebetulan saya sambil belanja beras, karena harga sembako di luar lagi mahal. Jadi pemerintah sangat membantu sekali untuk menstabilkan harga sembako,” ujar Faisal di lokasi kegiatan.
Menagih Sustainabilitas Pelayanan dan Kontrol Pasar
Pengamat dan aktivis kebijakan publik menilai, pendekatan one-day event (event satu hari) seperti Gebyar Bandung Utama rentan menjadi panggung seremonial jika tidak diimbangi dengan:
- Penetapan Stabilitas Harga Komoditas Berkelanjutan: Operasi pasar bersubsidi di satu titik tak serta-merta menurunkan inflasi beras di pasar-pasar induk Kota Bandung.
- Kualitas Pelayanan Administrasi Harian di Tingkat Kelurahan/Kecamatan: Program layaknya PBB Rengse Sapoe atau pembuatan NIB dan IKD idealnya menjadi standar pelayanan harian tanpa harus menunggu momentum “gebyar” atau pameran pelayanan.
Layanan pendukung lain yang disiagakan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas setempat, perekaman KTP-el, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, menyatakan bahwa pelaksanaan Gebyar Bandung Utama diproyeksikan untuk terus menjangkau kecamatan-kecamatan lain guna memastikan pelayanan publik berjalan inklusif, cepat, dan transparan.
Meski demikian, publik menunggu langkah konkret Pemkot Bandung pasca-acara: apakah intervensi harga beras murah ini akan menjadi program penetrasi pasar berkesinambungan, atau sekadar peredam gejolak sesaat di akhir pekan.
