Porosmedia.com, Banjar – Peringatan Hari Jadi Kota Banjar yang ke-23 tahun ini meninggalkan catatan kelam yang melukai hati para pejuang pembentukan kota. Alih-alih menjadi momentum refleksi prestasi, rangkaian acara justru diwarnai dengan insiden yang dinilai merendahkan martabat institusi negara, mulai dari aksi “sawer” di ruang sidang paripurna hingga bayang-bayang kasus korupsi yang kian mencekik gedung wakil rakyat.
Publik dikejutkan dengan sebuah potongan video yang menunjukkan momen memalukan di tengah Sidang Paripurna. Pimpinan sidang yang seharusnya menjadi simbol kehormatan rakyat, justru menjadi objek “saweran” uang receh oleh Gubernur. Ironisnya, alih-alih menjaga marwah institusi, tindakan tersebut disambut dengan tawa seolah-olah ruang sidang adalah panggung hiburan jalanan.
Eka Santosa, salah satu tokoh kunci pejuang berdirinya Kota Banjar, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden ini.
“Saya sedih dan malu. Protokoler acara amburadul, dan aksi sawer di hadapan sidang paripurna itu adalah penghinaan terhadap logika publik dan martabat jabatan. Sebagai pejuang berdirinya kota ini, saya melihat degradasi etika yang luar biasa,” ujar Eka dengan nada kecewa.
Ketidakteraturan protokol bukan satu-satunya sorotan. Publik juga mempertanyakan transparansi di balik janji atau pemberian unit mobil Toyota Alphard dari Gubernur kepada Walikota Banjar. Tanpa skema hibah atau penganggaran yang jelas dan terbuka, langkah ini dianggap sebagai langkah “omon-omon” yang berpotensi menabrak aturan tata kelola keuangan daerah.
Kekecewaan juga sempat meledak saat mantan Wakil Walikota Banjar dilaporkan melakukan aksi protes (walk out) saat Gubernur sedang memberikan sambutan, menambah daftar panjang ketidakharmonisan dalam seremoni tahunan tersebut.
Di balik keriuhan seremoni yang dinilai tidak etis tersebut, gedung DPRD Kota Banjar sebenarnya sedang berada dalam “titik nadir” penegakan hukum. Diketahui, mantan Ketua DPRD Banjar saat ini tengah mendekam di Lapas Sukamiskin akibat jeratan kasus korupsi.
Kondisi ini diprediksi akan semakin memburuk bagi para anggota dewan. Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan yang diduga melibatkan puluhan anggota DPRD dari dua periode sekaligus, yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Penyelidikan ini menjadi sinyal kuat bahwa “rumah rakyat” di Kota Banjar sedang dihuni oleh oknum-oknum yang lebih mementingkan kantong pribadi ketimbang nasib konstituennya.
Dua puluh tiga tahun berdiri, Kota Banjar seharusnya sudah matang secara politik dan etika. Namun, rentetan peristiwa di HUT kali ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan dan moralitas di pucuk kekuasaan. Antara saweran receh, mobil mewah yang tidak jelas asal-usulnya, dan panggilan jaksa yang menghantui, masyarakat Banjar kini hanya bisa menonton drama yang melukai semangat awal pembentukan kota ini.
