Porosmedia.com – Pemerintah baru-baru ini memamerkan angka defisit anggaran yang terjaga di level rendah, yakni 0,21%. Di atas kertas, angka ini mencerminkan disiplin fiskal yang konservatif. Namun, di balik angka yang “cantik” tersebut, alokasi anggaran sebesar Rp54,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu diskursus publik: Apakah ini investasi sumber daya manusia atau sekadar seremoni penyerapan anggaran?
Masalah utama dalam tata kelola anggaran di negeri ini seringkali bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada ketepatan sasaran. Di ruang-ruang rapat dan layar presentasi, program MBG dijanjikan sebagai bahan bakar menuju “Generasi Emas 2045”. Namun, laporan dari lapangan seringkali menunjukkan realitas yang kontras.
Menu yang disajikan di beberapa titik uji coba kerap kali jauh dari standar gizi premium yang dijanjikan. Ketika anggaran per porsi dipotong oleh rantai birokrasi, biaya logistik, hingga margin keuntungan vendor, yang sampai ke tangan siswa seringkali hanyalah “karbohidrat alakadarnya”. Di sinilah muncul pertanyaan kritis: Siapa yang sebenarnya paling kenyang dari program ini? Apakah anak didik, ataukah jejaring rantai pasok dan pemegang konsesi proyek di daerah?
Pemerintah menyebut ini sebagai strategi ekspansi fiskal. Namun, dalam kacamata ekonomi publik, ekspansi tanpa pengawasan ketat adalah resep menuju pemborosan. Ada kekhawatiran bahwa narasi “visi besar” digunakan untuk menutupi manajemen risiko yang lemah.
Jika program ini berhasil, pemerintah akan mengklaimnya sebagai keberhasilan diplomasi domestik. Namun, jika gagal atau terjadi kebocoran anggaran secara masif, “faktor ketidakpastian global” biasanya menjadi kambing hitam yang paling siap disalahkan.
Di panggung internasional, pemimpin kita tampil dengan penuh percaya diri, menjemput komitmen investasi dan memperkuat posisi tawar di forum dunia. Namun, optimisme di panggung global ini harus berhadapan dengan “kegoyangan” di panggung domestik. Kepercayaan pasar tidak hanya dibangun melalui jabat tangan di luar negeri, tetapi melalui konsistensi kebijakan di dalam negeri.
Istilah-istilah teknis seperti reprofiling utang, optimalisasi pembiayaan, atau penyesuaian fiskal seringkali digunakan untuk memperhalus kondisi ekonomi yang sebenarnya sedang mengalami tekanan. Rakyat diminta untuk terus “menyesuaikan ikat pinggang”, sementara panggung politik terus memproduksi program-program biaya tinggi yang efektivitasnya masih dipertanyakan.
Defisit fiskal mungkin bisa ditutup dengan pinjaman atau realokasi anggaran. Namun, ada satu jenis defisit yang jauh lebih berbahaya dan sulit untuk diperbaiki: Defisit Kepercayaan.
Jika program yang mengatasnamakan gizi anak bangsa ini pada akhirnya hanya menjadi instrumen bagi-bagi kue bagi para kroni dan pelaksana proyek, maka yang sedang kita pertaruhkan bukan sekadar uang negara, melainkan masa depan generasi mendatang.
Generasi Emas 2045 tidak akan lahir dari roti bantuan yang ala kadar, sementara para pembuat kebijakan menikmati perjamuan di hotel berbintang. Masa depan harus dirancang dengan kejujuran, bukan sekadar pencitraan di atas kertas anggaran.
